Politikus PKS: Kenaikan Upah Buruh Jangan Lima Tahun Sekali
"Sangat bebal apabila pemerintah berencana membuat kebijakan yang hanya akan menaikan upah lima tahun sekali yang akan memiskinkan kaum buruh,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Indra mendukung tuntutan kaum buruh, karena selama ini masih banyak elemen mendasar belum dipenuhi pengusaha. Padahal elemen-elemen itu merupakan hak kaum buruh.
Pemerintah harus menjamin peningkatan kesejahteraan dan upah layak, menghapus praktik alih daya karena menyimpang, mengizinkan kebebasan berserikat, menindak pengusaha yang sepihak memutus hubungan kerja dengan buruh.
Hal lain yang harus pemerintah juga lakukan hati-hati menaikkan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak. Karena kenaikan BBM dan tarif dasar listrik berdampak pada naiknya kebutuhan pokok lainnya. Karenanya, tak sepadan jika kebijakan kenaikan upah berlangsung lima tahun sekali.
"Sangat bebal apabila pemerintah berencana membuat kebijakan yang hanya akan menaikan upah lima tahun sekali yang akan memiskinkan kaum buruh," kata mantan Indra dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Unjuk rasa buruh tiap May Day dianggap Indra wajar. Ia menilai selama ini pemerintah gagal dan lalai memenuhi amanah UUD 45 yang menjamin berbagai hak buruh. Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama masih lemah.
"Pemerintah terlalu sering abai dan bahkan lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dengan membiarkan berbagai penyimpangan atas hak-hak buruh," ungkap Indra.
Ia mendesak Presiden Joko Widodo mendengarkan dan memenuhi tuntutan buruh tersebut. Presiden sudah seharusnya memberikan kado konkrit buat buruh dalam bentuk memenuhi tuntutan mereka selama ini.
"Bukan lagi pencitraan belaka yang tidak bermakna buat buruh. Jokowi harus buktikan dia seorang presiden sebenarnya, yang mampu memenuhi janji-janji kampanyenya pada kaum buruh sewaktu pilpres dan juga tertuang dalam Nawacita," imbuhnya.
