Jokowi Persilakan Buruh Demo Di Istana Peringati May Day
Di saat menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah perwakilan organisasi atau sekitar buruh Indonesia.
lihat foto
Laporan Tribun Jateng, Deni Setiawan
TRIBUNNEWS.COM, UNGARAN- Di saat menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah perwakilan organisasi atau sekitar buruh Indonesia.
Satu di antaranya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Mereka dipanggil sebagai upaya presiden tidak anti demonstrasi para buruh dan agar para aparat penegak hukum tidak melarang aksi tersebut.
Dia pun merasa senang ketika diberi kesempatan menyampaikan program yang bakal digelar pada May Day 2015 esok.
Pihaknya bersama sejumlah organisasi serikat buruh di Indonesia pun telah menjamin tidak akan ada aksi anarkis, mereka akan menggelar Hari Buruh Internasional itu secara damai.
Hal tersebut pun diklaim telah berkoordinasi dengan sejumlah aparat keamanan.
"Kami sudah berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi terkait rencana acara May Day khususnya di Jakarta. Kami jamin dilaksanakan damai. Bahkan saat kami sampaikan rute akhirnya yakni di Istana Merdeka, Presiden tidak berkeberatan. Arti lain, presiden tidak anti demo. Asalkan semua dikomunikasikan dan dijalankan secara damai," kata Gani kepada Tribun Jateng, Rabu (29/4).
Dia menyampaikan, hal tersebut pun dipertegas saat dirinya bertemu Presiden Jokowi pada Selasa (28/4) kemarin.
Dia justru mempersilakan para buruh menjalankan aksi pada Jumat (1/5).
Ada sekitar 200.000 buruh yang akan long march mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 10.00 dan berakhir di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.
"Itu kami laksanakan serempak di seluruh kota. Totalnya ada sekitar 3,5 juta buruh yang akan aksi turun ke jalan. Isu yang kami angkat nyaris serupa tahun sebelumnya yakni soal kelaikan upah, jaminan pensiun, hingga sistem outsorching. Kami juga hendak mendeklarasikan rumah politik buruh dan setiap daerah bisa ada itu paling lambat 2019 mendatang," ucapnya.
Presiden Joko Widodo mengutarakan, di zaman demokrasi seperti itu, tidak ada yang bisa dilarang.
Selama itu dilaksanakan secara benar, tidak ada larangan. Atas dasar itu, sudah seyogyanya dikomunikasikan dengan TNI maupun kepolisian.
Agar demi mempersiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Dirinya sama sekali tidak akan pernah melarang, termasuk saat tahu bakal datangi Istana. (*)
