Ikrar Nusa Bhakti: Presiden Bukan Kacung Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menanggapi pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat membuka Kongres IV di Bali, Kamis (9/5/2015) kemarin.

Ikrar mengatakan, seorang presiden, siapa pun dia, tukang mebel atau petugas partai, adalah pilihan rakyat. Legitimasi politiknya jauh lebih tinggi daripada gabungan semua pemimpin partai, karena Jokowi-JK dipilih oleh 70.633.576 suara pemilih (dengan perolehan suara sebanyak 53,15 persen), sementara para pemilih ketua umum partai tak sampai 100.000 pemilik suara di partai.

"Tiadanya ucapan Megawati yang menyebut Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla adalah penghinaan atas simbol-simbol negara. Megawati tidak memberikan pendidikan politik yang baik pada generasi muda Indonesia yang harusnya menghormati presiden dan wakil presidennya," kata Ikrar Nusa Bhakti yang diungkapkannya melalui jejaring media sosial.

Dikatakan Ikrar, sekalipun Jokowi-JK diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat, tidak berarti Jokowi-JK harus melapor setiap saat pada partai pendukungnya mengenai kebijakan apa yang akan dijalankan pemerintah.

"Karena mereka bukan kacung partai. Kepentingan partai juga tidak sama dengan kepentingan presiden dan wakil presiden yang harus mendahulukan kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya elite partai," ungkapnya.

Menurut Ikrar, sebagai presiden, Jokowi harus berani mengatakan bahwa “My loyalty to the party end, when my loyalty to the country begins!

"Megawati harusnya menunjukkan bahwa dia dan pemimpin KIH memahami sepenuhnya arti kata: Democracy is the only game in town. Dia juga harus menunjukkan bahwa dia memiliki budaya demokrasi. Kalau tak percaya pada sistem politik barat, kata partai itu sendiri berasal dari barat. Presiden juga barat. Dan pilpres juga dilakukan melalui pemungutan suara yang sama dengan voting," tegasnya.