Anggota DPR Usul Minuman Bersoda Dikenakan Cukai
Sangat beralasan untuk dikenai cukai karena minuman berkarbonasi berdampak pada kesehatan, salah satunya menyebabkan obesitas
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes) yang dirilis di media beberapa waktu lalu menyatakan bahwa konsumsi minuman ringan berkarbonasi atau bersoda merupakan salah satu faktor penyebab meningkatknya risiko kegemukan dan obesitas yang dialami seseorang.
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan banyak cara untuk mendongkrak pendapatan negara, salah satunya pengenaan cukai bagi minuman bersoda. Sangat beralasan untuk dikenai cukai karena minuman berkarbonasi berdampak pada kesehatan, salah satunya menyebabkan obesitas.
“Jika pengenaan cukai minuman berkarbonasi diterapkan, ide itu berpotensi menambah penerimaan dalam jumlah besar. Bukan itu saja, juga bermanfaat bagi penanggulangan masalah kesehatan,” ujar Misbakhun di Jakarta, Senin(2/3/2015).
Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR ini menegaskan, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
“Minuman berkarbonasi memenuhi kriteria itu. Jadi, wajib dikenai cukai berdasarkan undang-undang Cukai,” tegasnya.
Pemerintah, katanya tidak perlu ragu mengenakan cukai pada minuman berkarbonasi. Toh, di beberapa negara lain sudah mempraktikkannya, dan, ternyata hasilnya luar biasa.
"Negara-negara yang menerapkan cukai atas minuman bersoda, di antaranya Amerika Serikat, Laos, Thailand, India, Singapura, dan Meksiko. AS adalah negara yang pertama kali mendorong cukai untuk minuman bersoda dan sekarang mereka menjadi major producer," ujar politisi Golkar ini.
