Kepala BNP2TKI Libatkan Perbankan untuk Biayai TKI dengan Bunga Murah
program bidang Kerjasama Luar negeri dan Promosi (KLNP) ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Komisi IX DPR-RI di Jakarta, Kamis (22/1).
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf ini mendengarkan paparan program dari Kepala BNP2TKI dan Menaker ini dihadiri oleh pejabat eselon I, II dan III dari BNP2TKI dan Kemanaker.
Dalam paparannya, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menjelaskan tentang kebijakan Rencana Program (KRP) Prioritas dan Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 kepada anggota Komisi IX DPR-RI.
Menurut Nusron, program bidang Kerjasama Luar negeri dan Promosi (KLNP) ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara tujuan penempatan.
Disamping itu juga untuk meningkatkan calon TKI yang memiliki kompetensi/ kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan.
"Peningkatan kerjasama luar negeri outputnya diharapkan ada 10 Draft Memorandum of Understanding/ MoU," paparnya.
Ditambahkannya, di Kedeputian KLNP diharapkan ada peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) I dan II ini sebesar 55 persen sesuai dengan peta jumlah kualifikasi/ kompetensi TKI. Pemetaan ini akan didukung dengan peningkatan promosi TKLN di 10 negara.
Di bidang Penempatan, kata Nusron, memastikan penempatan TKLN memenuhi syarat dan prosedur yang efesien, efektif, transparan, dan akuntabel.
BNP2TKI melakukan reformasi tata kelola model penempatan dari 22 tahapan menjadi 14 tahapan layanan. Dari sisi pembiayaan (cost structure) dilakukan pengurangan pembiayaan.
Nusron mencontohkan, skema pembiayaan untuk TKI PLRT ke Taiwan yang selama ini mengeluarkan biaya dari Rp51 juta menjadi Rp19 jutaan.
Mahalnya pembiayaan ini dikarenakan belum adanya Bank Umum Nasional yang terlibat dalam pembiayaan TKI ini.
"Kami sedang mengundang perbankan nasional untuk membantu pembiayaan TKI dengan pinjaman yang murah dan bunga murah," paparnya.
Nusron menegaskan, mahalnya biaya ini dikarenakan para Calon TKI harus membayar fee kepada petugas lapangan, fee proses seleksi, beban biaya rekruitmen dan bunga pinjaman yang tinggi.
"Ini peta derita TKI di dalam negeri," paparnya.
Karena itu, kata Nusron, BNP2TKi akan mengembangkan pelatihan TKI bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah yang ada di daerah.
