Pemisahan Jabatan Menteri dari Parpol Berdampak pada Koalisi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana, Dr Heri Budianto menilai,  sikap Presiden terpilih Jokowi yang tetap konsisten dengan permintaan menteri agar lepas jabatan dari partai politik merupakan sebuah komitmen yang patut  didukung.

Meski demikian, ada perkembangan dinamika politik yang juga penting untuk dipertimbangkan oleh presiden terpilih.

"Kita melihat dinamika yang cukup keras di parlemen. Mencermati hal ini saya kira pak Jokowi harus betul-betul mengakomodasi parpol terutama mereka yang sejak awal mengusungnya," ujarnya, Jumat (17/10/2014)

"Parpol-parpol inilah yang akan bertarung habis-habisan di parlemen selama 5 tahun ke depan untuk mendukung program-program Jokowi JK, sehingga soliditas dengan mereka penting untuk dijaga," tambahnya.

Meski spirit pemisahan jabatan menteri dengan parpolnya itu baik, lanjutnya, agar tidak ada rangkap jabatan, namun realitas politik yang ada tidak bisa dikesampingkan oleh Jokowi.

"Setiap partai politik ada tokoh perekat. Di Hanura ya Pak Wiranto, di PDIP bu Mega, di PKB ada Cak Imin, di Nasdem dan PKPI ada Surya Paloh dan Sutiyoso. Merekalah kunci soliditas partai. Jika orang-orang ini 'dicabut; dari posisi di partainya, maka partai akan goyah dan rentan konflik," paparnya.

"Partai yang goyah tidak bakal efektif bertarung mendukung Jokowi JK di parlemen selama 5 tahun ke depan. Padahal posisi KIH sudah minoritas di situ dan pertarungan pun akan keras. Suka atau tidak suka, ini fakta," katanya lagi.

Jika posisi KIH di parlemen kuat, imbuh Heri, maka komitmen pemisahan jabatan ala Jokowi,sangat mungkin diterapkan. Ia kemudian mengingatkan, SBY sesungguhnya bisa menerapkan itu, karena beliau dulu mayoritas di parlemen. Namun pak SBY memilih untuk tidak menerapkannya.

"Kita harapkan saja agar nantinya KIH mampu menambah sekutu di DPR, sehingga komitmen baik ini bisa diterapkan secara maksimal."ujarnya.

Terlepas dari berbagai keraguan, lanjut dosen Pascasarjana Komunikasi Universitas Mercu Buana ini, menteri-menteri dari kalangan parpol memiliki nilai lebih, yaitu akan jauh lebih bisa diterima oleh sesama kolega politisinya di parlemen, meskin berbeda kubu.

Komunikasi personal antara menteri dengan komisi sebagai mitra kerja pun, katanya lagi, bisa lebih lancar karena sebelumnya pernah bekerja sama dengan individu-individunya, sehingga tidak menguras energi.

Sementara dengan menteri-menteri dari kalangan profesional, karena belum mengenal dan berasal dari latar belakang yang berbeda, tentu ada jarak dan butuh waktu untuk saling menemukan pola komunikasi politik yang tepat.

"Inilah realitas kekinian. Setiap keputusan ada plus minusnya. Pemisahan jabatan menteri dan parpol memang belum ada aturannya, sehingga sangat bergantung pada komitmen pemimpinnya," kata Heri.

"Tentu saja dalam membuat komitmen pak Jokowi juga perlu mempertimbangkan dinamika terkini, dimana KIH memang minoritas di parlemen. Juga ada kebutuhan agar parpol  anggota koalisinya tetap solid dan kuat menjalankan tugas-tugasnya di aprlemen. Kita doakan saja pemerintah baru nanti bisa lancar," pungkas Heri Budianto.