Calon Presiden 2014
Analisis Dosen Politik UIN Soal Jenderal yang Masuk Bursa Kabinet Jokowi
Khusus pada jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Pertahanan terdapat beberapa nama jenderal yang berpeluang
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyusunan kabinet dan lembaga pemerintahan, kian ramai diperbincangkan. Terlebih, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membetuk tim transisi guna menggodok nama-nama calon menteri.
Khusus pada jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pertahanan (Menhan), terdapat beberapa nama jenderal yang mendukung pasangan Jokowi-JK, yang mempunyai peluang untuk menduduki dua posisi itu.
Sebut saja Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono, Sutiyoso, dan Wiranto. Ke empat jenderal itu menjadi pendukung pasangan nomor urut 2 pada Pilpres 2014.
"Keempat jenderal tersebut berpeluang jadi Menko Polhukam dan Menhan," ujar dosen ilmu politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (20/8/2014).
Namun, saat dipandang dari segi kedekatan para jenderal itu dengan Jokowi, Pangi menyatakan Luhut lebih berpeluang untuk menduduki salah satu kursi menteri itu.
"Kalau dari segi kedekatan, Luhut lebih dekat dengan Jokowi," kata Pangi.
Dikatakannya, selain nama Luhut, jenderal lainnya yang juga berpeluang menjadi menteri adalah Ryamizard Ryacudu.
"Ryamizard calon kuat Menteri Dalam Negeri karena kedekatannya dengan mbak Mega (Ketum PDIP Megawati). Tentu Ryamizard peluangnya besar dibandingkan jenderal lain. Walaupun tidak tertutup kemungkinan nama jenderal di atas calon kuat menteri," terangnya.
Untuk Hendropriyono, Pangi menilai, bisa menyakiti hati masyarakat bila diangkat sebagai menteri lantaran adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Hal yang sama juga menyangkut pada Wiranto yang diduga tersandung kasus HAM di masa lampau.
"Sutiyoso, itu belum jelas. Peluangnya tetap ada, kalau Sutiyoso melepaskan jabatan ketua umum PKPI," ujarnya.
Jika Jokowi ingin konsisten dengan perjuangan awalnya, lanjut Pangi, maka mantan Wali Kota Solo itu harus memastikan jenderal yang tak bermasalah dengan HAM lah yang akan menduduki kursi menteri.
"Artinya tak memberi tempat terhadap jenderal yang diduga pelanggar HAM. Karena akan menyulitkan Jokowi terkait komitmenya dalam menyelesaikan dan menuntaskan persoalam HAM ketika ia menjabat jadi presiden," katanya.
