Ketua DPC Gerindra Paniai: KPU Perlakukan Papua Berbeda Saat Pilpres

Laporan Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Martinus Adi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Deiyai, Paniai, Papua, Martinus Adi, mengaku kecewa karena masyarakat Papua tidak diperlakukan sama untuk urusan pemilihan umum (pemilu).

Itu terlihat dari proses pemilihan presiden (pilpres) 2014 di Papua yang tidak sewajarnya.

Martinus yang datang ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2014). Ia datang untuk menemani rekannya, ketua DPC Partai Gerindra Hawabutu, Novela Nawipa mengatakan ia dan Novela bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, tidak untuk mempermasalahkan hasil, namun proses yang tidak benar.

"Kami tidak persoalkan soal angkat. Kita ini negara merdeka, sekitar 43 tahun Papua berintegrasi, semua orang Papua mengikuti pemilihan, tidak ada satu dusun pun yang tidak ikut," katanya.

Namun pada pilpres 2014 yang pencoblosannya dilaksanakan pada 9 Juli lalu, tak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung halaman Novela. Hal itu pun membuanya kecewa, karena masyarakat Papua menurutnya harus diperlakukan sama seperti masyarakat di wilayah lain, termasuk soal proses pemilu.

"(Keterangan ini) Sesuai yang kami dengar dan kami rasa. Kami tidak didoktrin, tidak dipengaruhi," ujarnya.

Novela mendatangi Komnas HAM salah satunya karena diundang oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Sebelum kehadiran Novela sang Komisioner Komnas HAM asal Papua itu menyebut ada indikasi bahwa Novela telah mengalami intimidasi.

Namun Novela dalam kesaksiannya di Komnas HAM menyangkal intimidasi tersebut, dan menyebutkan hidupnya baik-baik saja. Natalius pun menanggapi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, untuk memperlakukan Novela sama seperti perempuan lainnya. Tidak lupa ia pun menghimbau media untuk menyudahi pemberitaan soal Novela yang sempat menjadi pusat perhatian di sidang MK pada Selasa lalu itu (12/8).