Mendikbud Dinilai Gagal Netralisasi UN SMP dari Politik Praktis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin menilai awal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal menyebabkan kendala teknis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari.

Zainuddin mengatakan penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang salah satu kiprah tokoh politik. Seperti diketahui, pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru terdapat tiga hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedang di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.

Zainuddin menegaskan bahwa beberapa SMP di kota Padang masih ditemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang lama. Sedang untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.

“Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal,” ujar Zainuddin dalam keterangannya, Selasa (6/5/2014).

Zainuddin mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.

"Politisasi UN ini menandakan ketidakfairan tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di pilpres yang akan datang," kata Politisi PKS itu.