PAN Instruksikan Kadernya Kawal Implementasi UU Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh kader Partai Amanat Nasional (PAN) diinstruksikan mengawal pembangunan wilayah pedesaan. Salah satunya, terkait dengan dilaksanakannya  implementasi UU nomor 6/2014 tentang Desa yang sudah disahkan DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hakam Naja menjelaskan,  partainya memberi perhatian besar pada wilayah pembangunan pedesaan.

"Prinsipnya wilayah pedesaan yang menjadi pembentuk NKRI. Bila desa sejahtera, maka Indonesia pun akan sejahtera. Ketua Umum PAN, Pak Hatta Radjasa selalu mengingatkan dan menginstruksikan agar kita terus mengawal hal itu, yang menjadi bagian dari platform PAN," kata Hakam di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Dijelaskan, pada tataran legislatif, terkait isu pedesaan dan pertanian, PAN mengawal pembuatan UU Desa yang sudah disahkan itu, dengan RUU Pertanahan.

Di UU Desa, lanjutnya, PAN berhasil memastikanpengalokasian anggaran negara yang lebih berkeadilan ke desa. Disepakati minimal tiap desa akan memperoleh dana minimal Rp1 miliar pertahahun.

PAN, katanya lagi, juga menekankan dana desa itu lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mendasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, imbuhnya, dana itu dikawal demi membangun lebih banyak institusi sekolah, klinik kesehatan, serta pengadaan tenaga mantri di setiap desa.

"Selain itu, PAN mengawal agar dana diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat dengan menyediakan kantor-kantor desa yang representatif, serta pembangunan jalan pedesaan," kata dia.

Ada makna strategis yang hendak didorong PAN melalui pengembangan infrastruktur jalan pedesan itu. Selama ini, kondisinya yang tak terperhatikan telah membuat petani susah untuk membawa produk hasil pertanian di desa untuk dijual.

Akibatnya, kehidupan pertanian tak berjalan, dan masyarakat pedesaan, khususnya yang berusia produktif, memilih untuk berurbanisasi ke kota.

"Kita mendorong agar ke depan, hal demikian tak terjadi lagi. Bahkan anak-anak desa yang sudah menjadi sarjana, tertarik kembali ke desa untuk membangun di sana. Caranya ya dengan membangun desa dengan segala infrastrukturnya," ujar Hakam Naja.

Yang kedua, melalui RUU Pertanahan, dimana Hakam menjadi Ketua Panja, PAN berjuang mendorong proses reformasi agraria yang ujungnya adalah redistribusi lahan. Targetnya, Negara harus meredistribusi kepemilikan lahan sehingga bisa dibagi kepada rakyat petani.

"Kalau ini terealisasi, petani yang selama ini tak memiliki lahan bisa memiliki lahan pengolahan. Bisa dimiliki individu hingga berkelompok, dan nanti diatur hingga pengalihan kepemilikan lahan kepada masyarakat desa," jelas Hakam.

PAN sendiri, sesuai instruksi Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, sudah membentuk tim advokasi yang siap memberi pendampingan bagi warga desa. Kata Hakam Naja, pelayanan itu sudah berjalan seperti terhadap orang-orang pedesaan yang selama ini diperlakukan tidak adil. Mereka yang melapor ke PAN segera mendapat pendampingan dari para anggota tim.

Selain itu, Tim Advokasi ini juga banyak bergerak di wilayah pendidikan, dimana masyarakat miskin yang tak punya akses ke pendidikan, akan mendapatkan bantuan akses terhadap beasiswa. "Ini penting karena meski UU sudah dibuat, kerap belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat secara konsisten," tegas Hakam.

Yang pasti, lanjutnya, bila PAN dipercaya rakyat untuk memimpin negara di pemilu 2014,  platform membangun wilayah pedesaan akan  diwujudkan. Selama ini, tambahnya, PAN sudah melaksanakan secara maksimal melalui para kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif.

Bagi yang duduk di kursi legislatif, diarahkan untuk membuat UU atau Perda yang mendorong semangat pembangunan pedesaan. Sementara yang duduk sebagai eksekutif, baik menteri maupun kepala daerah, diarahkan untuk bisa segera mengeksekusi kebijakan yang menguntungkan masyarakat di pedesaan.

"Kita tentu berharap, supaya setelah 2014, akan lebih banyak kader PAN yang duduk di kursi Parlemen sehingga UU yang membangun wilayah desa bisa terealisasi. Yang paling utama, kalau Ketua Umum PAN jadi presiden, tentu platform PAN soal pedesaan bisa direalisasikan," pungkasnya.