BIN Sebut Trik dan Intrik Politikus Picu Konflik Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan trik dan intrik para politikus menjelang Pemilu berpotensi memicu konflik sosial. Hal tersebut tentu akan mengganggu proses pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Kepala BIN, Marciano Norman, mengatakan dinamika dalam proses tahapan pemilu akan memberikan dampak negatif terhadap kepentingan nasional terutama fasilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan kemananan di masyarakat, serta pelaksanaan tugas yang dipangku pemerintah sekarang.

"Saat ini terdapat dinamika yang diwarnai dengan tarik menarik kepentingan, termasuk dengan menggunakan trik-trik hingga intrik diantara pelaku politik. Baik dalam manuver penggalangan dana politik, pencitraan diri, dan meningkatkan potensi keterpilihan mereka sampai dengan kampanye, serta berbagai manuver lainnya dalam rangka persaingan peroleh dukungan publik," kata Marciano, Selasa (11/2/2014).

Meski hal tersebut dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam situasi kompetisi di alam demokrasi, namun dalam realitanya terbukti rentan menimbulkan ketegangan dan gesekan yang menciptakan sekat-sekat dan provokasi antarkelompk.

"Hal tersebut berpotensi membentuk situasi konflik dengan berbagai intensitasnya baik bersifat horisontal dan vertikal, sehingga tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan keamanan Pemilu, namun juga terhadap stabilitas keamanan yang kita harapkan," ungkapnya.

Situasinya pun semakin memprihatinkan, dengan masih adanya pelaku-pelaku politik yang masih belum siap dan matang dalam berpolitik untuk siap menang atau kalah. Diantaranya berpolitik melalui manuver gerakan massa dalam rangka kondisioning dan bargaining dari kepentingannya secara politik. Beberapa diantaranya yang mengarah pada penggunaan segala cara melakukan tindakan yang justru berada di luar koridor norma-norma demokrasi.

"Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pun semakin bertambah dengan adanya gerakan-gerakan untuk mendelegitimate keadaan Pemilu itu sendiri oleh pihak-pihak yang diantaranya ditenggarai bertendesi tidak puas atau khawatir tidak terakomodir eksistensinya secara politik, baik di dalam sistem yang berlaku saat ini, maupun setelah pemilu mendatang," ungkapnya.