Penerapan BPJS Dikhawatirkan Bakal Menimbulkan Chaos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menilai pemerintah belum siap dalam rencana penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Januari 2014 mendatang.

Menurutnya masih begitu banyak kekurangan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan yang direncanakan akan meng-cover seluruh masyarakat Indonesia itu.

"Saya kira BPJS belum siap, ini sama saja dengan ganti casing dari program sebelumnya," ujar Ribka di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Satu di antara persoalan terkait penerapan BPJS adalah kenyataan bahwa belum seluruh masyarakat Indonesia yang masuk dalam BPJS. Padahal BPJS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya alasan anggaran yang tidak cukup seharusnya bisa dihindari jika penerapan UU yang menyatakan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dipenuhi oleh pemerintah. Saat ini anggaran kesehatan baru dialokasikan 2 persen dari APBN.

"Hanya meng-cover 112 juta penduduk, harusnya semua. Jadi seolah ganti nama saja (program yang lama)," tukasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku khawatir akan terjadi masalah pada situasi tersebut. Menurutnya potensi terjadi kericuhan akan muncul jika penerapan BPJS ternyata tidak mengcover seluruh penduduk Indonesia.

"Saya khawatir ini nanti terjadi cheos. Apalagi ternyata peserta Jamkesmas tidak otomatis dan harus daftar lagi," tandasnya.