Materai Rp 3.000 Langka Karena Banyak Pendaftaran CPNS
Semakin minimnya keberadaan materai Rp 3000 di kalangan masyarakat dikarenakan banyak pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Semakin minimnya keberadaan materai Rp 3000 di kalangan masyarakat dikarenakan banyak pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa wilayah Indonesia.
"Kelangkaan terjadi karena banyaknya CPNS daerah, karena stok yang 6.000 terbatas di beberapa daerah. Sehingga terpaksa yang kopur 3.000 dilepas ke masayarakat, khususnya para pelamar CPNS Daerah," kata Manajer Humas PT Pos Indonesia, Abu Sofyan saat dihubungi Warta Kota di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2013).
Abu Sofyan menjelaskan bahwa pencetakan materai baik itu Rp 3.000 ataupun Rp 6.000 dilakukan oleh Ditjen Pajak Republik Indonesia. Sementara PT Pos Indonesia hanya mendistribusikan materai-materai tersebut di outlet-outlet kantor Pos.
"PT Pos Indonesia tidak lebih dari outlet distribusi tunggal yang ditunjuk resmi oleh pemerintah," katanya.
Menurutnya, kekurangan materai Rp 3.000 karena memang stok yang terbatas. Pasalnya, mekanisme pencetakan dari materai sendiri termasuk dalam kategori secure printing. Sehingga, tidak sembarangan bisa mencetak materai.
"Mekanisme cetak tidak semudah yang dibayangkan layaknya pemenuhan barang konsumsi. Meterai termasuk kategori secure printing, jadi jika terjadi kekurangkan stok karena banyaknya permintaan, tidak bisa serta merta main cetak begitu saja. Ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui," katanya.
Kemudian, dia menegaskan bahwa semakin minimnya materai Rp 3.000 dipasaran bukan dalam rangka penghilangan. Pasalnya berdasarkan Undang-undang bea materai yang mengharuskan untuk pemateraian transaksi antara Rp 250.000 sampai Rp 1 juta harus menggunakan materai Rp 3.000. "(Materai Rp 3.000 dihilangkan-red) Tidak benar, karena berdasarkan aturan bea Meterai, kopur Rp 3.000 dibutuhkan untuk pemeteraian dokumen transaksi antara lebih dari 250.000 sampai dengan Rp 1 juta. Secara internal kami melakukan pengiriman antar kantor pos terdekat jika terjadi kelangkaan. Tetapi itu tergantung stok nasional, jika memang terbatas, kita menunggu permintaan kita dipenuhi pihak ditjen pajak," tuntasnya.(bin)
