Politikus Golkar Minta Komite Konvensi Panggil Gita buat Klarifikasi Iklan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus muda Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh meminta Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat memanggil Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan selaku kandidat Capres untuk mengelarifikasi pelaporan Lingkar Madani Indonesia (LIMA) mengenai iklan sebagai Mendag yang menyosialisasikan produk dalam negeri.

"Yang harus dilakukan oleh Komite Konvensi adalah memanggil Gita dan meminta klarifikasinya mengenai pengaduan itu," saran Anggota DPR ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Setelah mendapatkan penjelasan Gita, maka Komite Konvensi harus menyiapkan tim pencari fakta. Menurut anggota Komisi IX DPR ini, jika kemudian fakta-fakta sesuai pengaduan, dan tidak sesuai penjelasan Gita, maka Komite tidak perlu ragu lagi untuk memberikan sanksi kepada peserta konvensi atas nama Gita.

Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Komite Konvensi Calon Partai Demokrat, Suaedi Marassabesy mengaku akan mengaji pelaporan Lingkar Madani Indonesia (LIMA) atas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang juga kandidat Konvensi.

Dalam laporannya, LIMA meminta Komite mengkaji intensitas iklan Gita sebagai Mendag yang menyosialisasikan produk dalam negeri. LIMA mempertanyakan apakah intensitas ini sekaligus mempopulerkan dirinya kandidat Konvensi atau murni program kementerian.

"Karena ini sesuatu yang baru, maka Partai Demokrat akan mencari aturan main yang pas. Bagi kami ini masukan dan akan kami kaji," ujar Suaedi dalam konferensi pers bersama wartawan di Wisma Kodel Lantai 11, makras Komite Konvensi, Jakarta, Senin (23/9/2013).

Suaedi yang juga mantan Ketua Satgas Seleksi Caleg Demokrat, memperkirakan iklan Gita sebagai Mendag yang menyosialisasikan produk dalam negeri sudah berjalan jauh sebelum deklarasi kandidat capres Konvensi pada 15 Agustus 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya.

Suaedi menambahkan, iklan serupa Gita sudah banyak terjadi pada banyak pemilukada, utamanya dilakukan pada calon petahana. Ia mempertanyakan kenapa ketika ada kandidat Konvensi melakukan iklan kementeriannya justeru dipertanyakan, namun akan tetap dikaji.

"Memang, Komite tidak memberikan aturna main bahwa pejabat publik ketika menggunakan fasilitas negara ikut konvensi harus mundur. Kalau iklan ini digunakan untuk konveksi menjadi tanda tanya. Mungkin ini bagian tanggungjawab dia sebagai Mendag," ujar Suaedi.

"Sekali lagi ini bagi kami masukan, tentuk akan kami kaji lebih dalam. Terimakasih atas peran sertanya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi demokrasi kita," lanjutnya.