Jumat, 3 Oktober 2025

Konvensi Demokrat

Kubu Gita Wirjawan Klarifikasi Soal Penayangan Iklan

Koordinator Tim Media Gita Wirjawan For President, Ade Armando, mengaku mengapresiasi pelaporan Lima atas Menteri Perdagangan Gita

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
/DANY PERMANA
Peserta Konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan (kiri) ditemani anggota Komite Bidang Program dan Acara Hinca Panjaitan (kanan) bersiap menjalani sesi wawancara di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (28/8/2013). Selain Gita beberapa tokoh lainnya direncanakan akan mengikuti konvensi pada hari ini yaitu Pramono Edhie Wibowo, Dahlan Iskan, Sinyo Harry Sarundajang, Ali Masykur Musa, dan Marzuki Alie. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Tim Media Gita Wirjawan For President, Ade Armando, mengaku mengapresiasi pelaporan Lima atas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ke Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menyusul intensitas iklan di media massa.

Menurut Ade, iklan sosialisasi Gita terhadap produk dalam negeri, memang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan. Ia tak melihat bahwa iklan dengan format di televisi, media cetak, baliho, adalah sekaligus promosi dirinya sebagai kandidat Konvensi Capres Demokrat.

"Apa yang dilakukan Kemendag, tidak ada kaitan dengan Konvensi. Iklan ini produk lama Kemendag dan sudah diluncurkan sejak Juni. Mungkin teman-teman di Lima bari melakukan pemantauan sekarang," ujar Ade di Wisma Kodel, markas Komite Konvensi, Jakarta, Senin (23/9/2013).

Ade menambahkan, tujuan iklan yang disosialisasikan Gita atas nama Mendag, selain menggugah masyarakat mencintai produk dalam negeri, juga memberi dukungan kepada pengusaha kecil untuk berkembang lebih baik lagi.

"Kalau Iklan di TV, baru bisa tayang bulan September itu karena padatnya jadwal pada Bulan Ramadhan 2013. Jika Iklan itu baru tayang September, itu cuma karena persoalan Teknis saja," kata Ade yang juga dosen Universitas Indonesia itu.

Kemendag, lanjut Ade, tak mungkin menarik iklan sosialisasi yang sudah dikeluarkan untuk ditari dari peredaran. Pasalnya, Kemendag sudah menjalin kontrak iklan sosialisasi ini dengan pihak vendor dan televisi. Dan kalaupun ditarik sangat tidak mudah karena akan berimplikasi hukum.

"Tidak mudah menarik sebuah iklan dengan nilai kontrak yang sudah diteken. Misalnya iklan di kereta api sudah dimulai sejak Juni. Teman-teman di Kemendag mengeluhkan jika Iklan ditarik maka akan‎ berurusan dengan BPK," kata Ade.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved