Pemilu 2014
Dengan e-KTP Seharusnya DPT Tidak Bermasalah
Namun sayangnya program yang dibiayai dengan APBN senilai lebih dari Rp 8 triliun itu hanya bagus dalam tahap perencanaan
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seharusnya dengan program e-KTP, permasalahan DPT tidak lagi menjadi masalah. Tujuan program tersebut adalah mendata informasi wajib bagi warga negara yang salah satu manfaatnya bisa digunakan sebagai dasar untuk pendataan warga negara yang sudah memilik hak untuk memilih.
"Namun sayangnya program yang dibiayai dengan APBN senilai lebih dari Rp 8 triliun itu hanya bagus dalam tahap perencanaan namun dalam implementasi sangat amburadul," kata Wakil Sekjen PAN, Teguh Juwarno, Kamis (12/9/2013).
Menurutnya, dengan adanya e KTP yang oleh DPR disahkan anggarannya meski sangat besar yaitu sebesar Rp 8 triliun, semua kendala pendataan untuk DPT tidak ada lagi. DPR sendiri dari sejak awal sudah memprediksi dan memperingatkan menteri dalam negeri yang menjamin pelaksanaannya tepat waktu.
“Harusnya tidak ada alasan lagi ada data ganda, pemilih belum cukup umur terdaftar, orang yang sudah meninggal masih masuk DPT, dan lain-lain yang selama ini jadi masalah. Itu kan komitmen mereka untuk menyelesaikan. Masyarakat sudah cukup sabar menunggu selama ini dan mendagri sudah beberapa kali melanggar komitmen waktu, sekarang sudah seperti ini masih juga belum beres,” kata Teguh.
Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Jazuli Juwaini mengatakan prihatin dengan permasalahan proses penetapan Daftar Pemilhan Tetap (DPT) untuk pemilu 2014. Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan.
"Proses penyusunan DPT kan ada tahapannya, kenapa di ujung tahap begini baru muncul permasalahan bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU," kata Jazuli Juwaini.(js)