Belum Ada Caleg DPRD Kabupaten Nduga Papua yang Mendaftar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu Legislatif 2014 untuk Kabupaten Nduga, Papua, terancam tidak menghasilkan calon anggota DPRD.

Sebab, belum ada satu pun dari 12 partai politik (parpol) yang mendaftar, karena masih kisruh.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku, tahapan pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Nduga tidak berjalan, menyusul belum selesainya konflik lokal. Efeknya, Kantor KPU Kabupaten Nduga masih disegel kelompok masyarakat setempat.

"Kabupaten Nduga sampai sekarang belum menyertakan pencalonan calon anggota legislatif (caleg). Saya tidak tahu nanti apakah ada anggota DPRD-nya atau bagaimana," kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
   
Menurut Ferry, konflik dipicu masalah rapat koordinasi penetapan jumlah distrik, daerah pemilihan (Dapil), daftar pemilih tetap (DPT), dan jumlah kursi di dewan untuk Pemilu 2014 pada 23 Maret 2013, di salah satu hotel ternama di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
   
Saat rakor penetapan itu, terjadi selisih pendapat antara pihak DPRD (legislatif) dengan bupati (eksekutif), dalam perubahan jumlah penduduk dan dapil.
   
Pemekaran kampung dan distrik di Kabupaten Nduga terjadi tanpa persetujuan DPRD setempat, yaitu dari delapan menjadi 32 distrik, serta dari 32 menjadi 211 kampung. DPRD Kabupaten Nduga menolak pemekaran itu, karena menuding data tersebut fiktif.
   
Terkait perbedaan pendapat soal penetapan dapil dan jumlah penduduk guna kepentingan daftar pemilih, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, untuk daerah pemekaran penghitungannya menggunakan data daerah induk sebagai dasar.
   
"Jumlah dapil dan penduduk tidak bisa diubah, dan kalau ada daerah pemekaran, yang digunakan sebagai acuan adalah daerah induknya," ujar Mendagri beberapa waktu lalu. (*)