Tim Supervisi Dibentuk Bantu KPU Daerah Susun Daftar Pemilih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya sudah membentuk tim supervisi untuk KPU daerah dalam menyusun rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) yang belum maksimal selama ini.

"Kami membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap daerah-daerah yang masih kurang dalam mengirimkan DPS ke kami (KPU Pusat), seperti Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara," kata Husni di Jakarta, Senin (12/8/2013).

Dalam pemutakhiran data pemilih sementara beberapa waktu lalu, sejumlah provinsi terlambat memberikan data karena beberapa hal. Salah satu yang menjadi titik kelemahan petugas nampak dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Selain itu, Husni menilai, faktor lainnya terlambatnya penyampaian DPS dari KPU daerah ke KPU Pusat untuk kemudian diunggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) karena hal teknis berupa belum adanya jaringan internet dan juga sumber daya petugas.

Untuk menyiasati daerah yang kesulitan menyusun DPS karena keterbatasan jaringan internet dan telekomunikasi, Husni mengaku akan langsung ditarik ke KPU Pusat. Sehingga proses pengunggahan data akan dilakukan petugas di Jakarta.

Komisoner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan, saat ini petugas sedang menyusun data daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang dilakukan dengan mendasarkan pada masukan dari masyarakat.

Hasil DPSHP akan diumumkan pada 16 Agustus. Selanjutnya dibuka masukan dan usulan dari masyarakat selama tujuh hari dari 17 sampai 23 Agustus. Dan Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib menyalin dan merekapitulasi masukan masyarakat tersebut. 

Masukan dan tanggapan dapat berupa seperti perbaikan penulisan identitas atau data diri pemilih, penghapusan atau pencoretan nama pemilih yang tak lagi memenuhi syarat, mendaftarkan pemilih ke DPS karena belum terdaftar. (Yogi Gustaman)