Koalisi Tidak Kondusif, PKS Harus Keluar Dari Setgab
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak kenaikan harga BBM. Sikap tersebut ditunjukkan saat sidang paripurna membahas RUU APBN-P 2013.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak kenaikan harga BBM. Sikap tersebut ditunjukkan saat sidang paripurna membahas RUU APBN-P 2013.
Meskipun masih tercatat sebagai anggota koalisi, PKS akhirnya bersama PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra menolak kenaikan harga BBM. Hal itu pun mendapat reaksi dari partai pendukung pemerintah.
Sutan Bathoegana, Ketua DPP Partai Demokrat, menilai kondisi tersebut membuat suasana tidak nyaman di dalam tubuh setgab (Sekretariat Gabungan)
"Kita lihat saja nanti. Koalisi tidak kondusif lagi dengan ada mereka. Mau enggak mau harus keluar," kata Sutan di Gedung DPR, Senin (17/6/2013) malam.
Mengenai pencopotan menteri asal PKS yang berbeda dengan sikap partainya, Sutan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua melihat hal itu sebagai puncak perbedaan antara PKS dengan koalisi. "Setgab bisa lihat, pengambilan keputusan ini sudah sangat transparan dan rakyat sudah melihat," kata Max.
Menurut Max tidak ada pilihan lain bagi PKS selain keluar dari koalisi. Sebab, sikap PKS telah menunjukkan tidak mendukung rencana pemerintah.
"Ini tidak ada alternatif lain, sudah beda pendapat dalam rumah. Bagaimana pun dipertahankan ada menteri mendukung ini forum yang ditonton," katanya.
