SBY Harus Belajar dari Anas Urbaningrum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Pengamat Politik, Ray Rangkuti menganyayangkan kebersediaan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), dalam Kongres Luar Biasa yang di gelar di Bali.

Dalam konfrensi pers Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN), "Tolak Rangkap Jabatan Dalam Politik," di Jalan Sampit, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (03/03/2013), Ray yang juga pengurus Concern ABN mengimbau SBY belajar dari junior-juniornya, seperti mantan ketua PD, Anas Urbaningrum, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta hingga Sekertaris Jendral Partai Golkar, Idrus Marham.

"SBY harus belajar trend dari politisi-politisi muda, SBY harus belajar dari rivalnya, Anas Urbaningrum," katanya.

Anas pada Kongres Luar Biasa PD di Bandung, 23 Mei 2010, terpilih sebagai ketua umum PD. Setelah terpilih Anas pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari DPR.

Hal yang sama dilakukan Anis Mata baru-baru ini, setelah dewan syuro PKS memilihnya sebagai presiden partai tersebut, karena presiden sebelumnya Lutfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anis Matta memutuskan untuk mengundurkan diri dari DPR agar fokus mengurus partai. Pada 9 Juni 2011, Idrus Marham juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari DPR, setelah ia terpilih sebagai Sekertaris Jendral Partai Golkar.

"Justru sekarang SBY setelah jadi presiden untuk periode kedua, malahan menjadi ketua umum Partai Demokrat," katanya.

Jabatan SBY saat ini di PD sebagai seorang ketua umum antara lain adalah, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi. Sedangkan putra bungsunya, Edhi Baskoro Yudoyono atau yang akrab dipanggil Ibas, menjabat sebagai Sekertaris Jendral PD.

"Nanti kalau Ketua Majelis Tinggi memerintah Ketua Umum, berarti SBY memerintah dirinya sendiri, begitu pun kalau Ketua Dewan Pembina menyuruh ketua umum," ujarnya.

Kata Ray, hal itu menunjukan bahwa SBY terkesan lebih mengkedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat Indonesia. Hal itu menurutnya adalah pelanggaran etika berpolitik.

Adnan Buyung Nasution, dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa SBY dalam salah satu pidatonya sempat berpesan kepada para menteri negara, untuk fokus mengurusi negara dan jangan hanya sibuk mengurus partai masing-masing. Namun demikian SBY sekarang justru menunjukan contoh sebaliknya.

"Masalah (Penyerangan Mapolres) di OKU (Ogan Komering Ulu), serbuan di (Lembaga Pemasyarakatan) Sleman, ini yang harus dipikirkan, lebih dari partainya sendiri. Kalau masalah seperti ini diabaikan, rakyat mengambil sendiri palu hakim, ini hukum Rimba," ujarnya.

Adnan mengakui, bahwa tidak ada peraturan tertulis bahwa presiden tidak boleh rangkap Jabatan. Namun kata dia di atas semua hukum Positif, terdapat norma dan etika. Dalam kasus ini menurut Adnan presiden sudah melanggar etika Politik.

"Kami juga sedang mempelajari celah-celah hukum, kalau DPR sependapat dengan kita, mengkedepankan kepentingan bangsa dan negara, DPR bisa melapor ke MK (Mahkamah Konstitusi), dan MK bisa merekomendasikan sidang MPR untuk pemakzulan," tandasnya.