HKTI: Pemburu Rente Penyebab Harga Bawang Melambung

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Kenaikan harga bawang putih dan bawang merah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikannya sangat tidak normal. Harga bawang merah dan bawangputih naik seratus persen.

Awalnya, hanya Rp. 20 ribu rupiah per kilogram, menjadi Rp. 40 ribu rupiah perkilogram. Sekjen HKTI Fadli Zon mengungkap, kondisi ini terjadi di banyak tempat seperti pasar-pasar di Jakarta dan kota-kota di Jawa. Hal ini sangat memberatkan beban ekonomi masyarakat.

"Saat ini pasokan bawang putih kita sangat bergantung pada impor. Bahkan 95 persen bawang putih kita impor. Dan kenaikan harga bawang yang tak wajar ini, lebih disebabkan oleh adanya rente," ungkapnya, Jumat (15/3/2013).

Ini bentuk kegagalan mengatur ijin impor serta mismanajemen pemerintah dalam mengatur perencanaan produksi. Termasuk, stok, impor bibit, distribusi serta pengendalian impor," Fadli menegaskan.

Untuk menangani hal ini, Fadli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menyarankan, harus ada langkah strategis pemerintah. Untuk kebijakan bawang putih seharusnya dihilangkan rente ijin impor.

Selain itu, aturan RIPH(Rekomendasi Izin Impor Hortikultura) harus transparan, tak berubah-ubah, tak mendadak dan cepat diputuskan. RIPH juga tak boleh hanya diberikan pada perusahaan tertentu.

"Untuk kebijakan bawang merah, kita harus tingkatkan produksi dalam negeri, diiringi perbaikan kualitas bibit. Kalau perlu, yang kita impor itu khusus bibitnya, bukan konsumsi. Itu jauh lebih untung. Selanjutnya perlu dilakukan pengendalian hama, penyakit dan penggunaan rumah plastik," saran Fadli.

Pemerintah, katanya lagi, juga bisa membuat sentra produksi bawang baru selain Brebes, NTB, Bali, Probolinggo. Menanam bawang merah hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan. Jadi tak ada alasan tak bisa.

"Perlun sinergi antara pemerintah dengan HKTI, KTNA, dan Dewan Bawang Nasional dalam mengendalikan produksi, distribusi dan impor. Kondisi ini juga sebagai kritik atas impor kita yang lebih besar dibanding ekspor. Kedepan, pemerintah juga harus menyeimbangkan rasio kuota impor dan ekspor," tegasnya.