Ibas Mundur dari DPR
Andi: Terlalu Jauh Ibas Mundur Demi Gantikan Anas
Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan mundurnya
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan mundurnya Edhie Baskoro Yudhoyono dari anggota DPR RI bukan diplot untuk menggantikan Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Usai menandatangani 10 poin pakta integritas disaksikan Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (14/2/2013), Andi menegaskan bahasan Rapimnas juga tak menyoal posisi Anas. "Jadi terlalu jauh Ibas menggantikan Mas Anas. Enggak begitu," ujarnya.
Menurut Andi, Demokrat sangat mendukung penuh Ibas mundur dan lebih banyak bekerja sebagai Sekjen karena ingin menaikkan pamor partai yang sedang terpuruk. Apalagi, sisa satu setengah tahun menjelang Pemilu 2014, tugasnya sebagai Sekjen dipastikan bakal menyibukkan Ibas.
"Keinginan Mas Ibas mundur dengan alasan akan mengurus partai di mana suara Demokrat harus digenjot. Harapannya, elektabilitas Demokrat lebih bagus lagi," terang Andi yang sebelumnya menjabat Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat.
Mundurnya Ibas terkesan buru-buru dan tak lama setelah ayahnya SBY mengambil alih kepengurusan partai dari tangan Anas pascasurvei beberapa lembaga menyebut elektabilitas Demokrat terjun bebas. Sehingga mundurnya Ibas ditafsir untuk segera ikut memikirkan partai.
Mundurnya Ibas baru terjadi sekarang, lanjut Andi, karena sebelumnya bisa melaksanakan tugas sebagai Sekjen plus anggota DPR. Saat ini, partai sangat membutuhkannya sehingga muncul kekhawatiran jika terus menjadi anggota DPR tak maksimal.
Pagi tadi, Ibas resmi menggelar jumpa pers dan mengumumkan pengunduran dirinya dari anggota DPR RI dan memilih akan berkonsentrasi untuk menjalankan tugas sebagai Sekjen Partai Demokrat. Ia tak mau karena tugas partai mengorbankan tugasnya sebagai anggota dewan.
"Dengan demikian saya tidak akan memberikan beban dan persoalan kepada Fraksi Demokrat yang tidak kecil tantangannya di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sekaligus mengkiritisi kebijakan dan program pemerintah untuk kepentingan rakyat," kata dia.
