Presiden PKS Baru
PKS Harus Balas Dendam
Ini adalah musibah yang cukup mahal bagi PKS. Makanya mereka harus balas dendam
lihat foto
*Bangun Transparansi Keuangan Partai
TRIBUNNEWS.COM YOGYA - Kasus suap impor daging sapi yang membelit mantan Luthfi Hasan Ishaq, merupakan tamparan keras bagi PKS. Terlebih selama ini PKS dikenal sebagai partai yang relatif bersih dan memiliki kader yang cukup militan.
"Ini adalah musibah yang cukup mahal bagi PKS. Makanya mereka harus balas dendam. Caranya, PKS harus menjadi pelopor membuat sistem untuk menghindari orang-orang terbaiknya masuk penjara," tandas peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Yogyakarta, Jumat (1/2/2013).
Lebih lanjut disampaikannya, sistem yang harus dibangun oleh PKS maupun parpol lain adalah membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan. Bahkan dimungkinkan masyarakat dapat mengakses uang masuk secara periodik. Sehingga dapat dikontrol dari mana sumbernya, berapa jumlahnya sekaligus cara mengaudit keuangan tersebut.
Balas dendam dengan cara seperti ini akan menjadi berkah bagi bangsa. Sebab, kata Kristiadi, parpol yang memiliki integritas tinggi pun mampu terjerat kasus besar. "Karena sistem yang ada sudah rusak, jadi siapapun bisa kena. Lihat saja, nanti pasti akan gantian kalau sudah seperti ini," imbuhnya.
Dengan dijadikannya Luthfi sebagai tersangka oleh KPK, merupakan indikasi kuat bahwa kerusakan sistem kekuasaan sudah kian parah. Maka dari itu, momentum ini harus menjadi titik balik bahwa tidak ada lagi personal yang haus madu kekuasaan.
"Semua dirugikan (dengan kasus ini), yang diuntungkan adalah orang-orang oprtunis dan pragmatis yang orientasinya hanyalah kekuasaan," tegas Kristiadi.
Terpisah, Ketua DPW PKS DIY, Sukamta PhD, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk menyikapi kasus tersebut. Untuk kemudian memberikan dukungan kepada presiden baru termasuk program-programnya.
Meski demikian, lanjutnya, sikap dan positioning PKS terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak berubah. Bahkan ketika sang pemimpin partai tertinggi terjerat kasus serupa. "Presiden sudah mengatakan akan melakukan pertaubatan nasional seluruh kader. Lalu dilanjutkan dengan pembersihan menyeluruh," tukas Sukamta. (hdy)
