Oknum DPR Minta Jatah
Jika Berbohong Anggota BK DPR Minta Dahlan Iskan Diproses!
Menteri BUMN Dahlan Iskan seharusnya terkena sidang etik di kementeriannya bila melakukan kebohongan.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan seharusnya terkena sidang etik di kementeriannya bila melakukan kebohongan. Hal itu terkait laporan Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR terkait dugaan oknum anggota dewan peminta jatah.
Demikian disampaikan anggota BK Anshori Siregar, Senin (26/11/2012). "Kalau ada laporan pemeras atau pemalak dan lain-lain, paling tidak kalau tidak ada yang kena anggota dewan, berarti Dahlan-nya bohong. Harus ada sidang etika juga di sana (Kementerian BUMN)," kata Anshori.
Untuk itu diperlukan konfrontir antara Dahlan Iskan, anggota dewan dan Direktur Utama BUMN. "Siapa yang berikan keterangan bodong, dia yang kena. Baik dirut sekarang, dirut lama maupun beliau (Dahlan Iskan)," katanya.
Anshori mengatakan BK sedang melakukan rapat mengenai pemanggilan kembali Dahlan Iskan. Hal itu untuk mempercepat keputusan BK terhadap proses etik anggota dewan.
"Nanti kita lihat, kan masih penyelidikan juga. Kita enggak mau dibolak-balik, capek. Harus ada klarifikasi dalam satu permasalahan. Nnt akan kita rapatkan lagi di BK," tuturnya.