Pembatasan Subsidi BBM
Butuh Dana Rp 5 Triliun untuk Tambah Stok BBM
Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di beberapa kota besar di Indonesia
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Karena itu, Pertamina meminta pemerintah menambah jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan kuota BBM subsidi tersebut ada di kisaran Rp 4,8 hingga Rp 5 triliun. Dana sebesar inilah yang akan memenuhi tambahan jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter.
"Itu sekitar 1,2 juta kiloliter, itu artinya kita membutuhkan duit sekitar Rp4,8 hingga Rp5 triliun kalau disparitasnya Rp4 ribu per liter," kata Satya kepada wartawan, di kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Bila itu yang terjadi, kata dia, Pertamina melalui pemerintah harus menyampaikan hal ini lagi kepada Komisi VII DPR. Apakah over kuota yang menyebabkan kekurangan jumlah dan kelangkaan BBM subsidi itu diambil dari pos SAL atau defisit anggaran APBN itu semua terserah kepada pemerintah.
"Pemerintah mengambil dari SAL atau dari defisit itu, terserah pemerintah. Kita belum tau, SAL kan dihitung setelah daya serap APBN. Mekanismenya memungkin tetapi harus menyampaikan ke DPR lagi," jelasnya.
Lanjutnya lagi, apakah permintaan tambahan kuota BBM subsidi disetujui atau tidak itu bukan hal utamanya. Namun, jauh lebih penting pemerintah harus mengajukan terlebih dahulu permohonan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,2 juta kiloliter itu ke DPR.
Sebelumnya diberitakan, Pertamina meminta pemerintah menambah jumlah BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. "Perlu ditambah 1,2 juta kiloliter untuk pasokan semua daerah di Indonesia," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Bila pemerintah setuju meminta kepada DPR agar kuota BBM bersubsidi ditambah, maka pemerintah sudah dua kali meminta pengajuan tersebut.
Sebelumnya, pada September lalu, pemerintah dan DPR setuju menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter, menjadi 44,4 juta kiloliter.
Hanung menjelaskan, hal yang mengakibatkan kuota BBM bersubsidi jebol untuk kedua kalinya, karena ada 77 persen konsumen BBM PSO yang tidak tepat sasaran.
Dalam hal ini, masyarakat kelas menengah atas masih banyak menggunakan BBM bersubsidi.
"Banyak masyarakat yang tidak layak, masih gunakan BBM PSO. Itu hasil survei ESDM," ungkap Hanung.
