Ketua DPR Dukung Adanya Fatwa Haram Politik Uang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mendukung adanya fatwa haram politik uang. Marzuki mengatakan dalam hadits nabi yang memberikan dan menerima suap masuk neraka. Ia mengatakan perantara suap juga masuk neraka

"Jadi fatwa itu untuk memperkuat, bagus sekali," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menurut Marzuki, politik uang memang hukumnya haram. Ia mengatakan politik uang mempertaruhkan harkat dan martabat bangsa. "Ini menghancurkan peradaban," tuturnya.

Ia mengatakan sejak dicalonkan pemilihan gubernur Sumatera Selatan tahun 2004, ia telah membuat iklan anti politik uang. Marzuki melihat marak lobi-lobi politik. "Gila apa. Tapi tujuan kita apa jadi pemimpin kalau dengan cara-cara yg diharamkan. Maka saya putuskan mundur," katanya.

Sebelumnya, politik uang mengambil banyak bentuk. Ada yang dikemas lewat sedekah atau zakat. Fenomena ini menjadi keprihatinan mendalam Nahdlatul Ulama (NU). Masyarakat sipil tebesar di Indonesia ini berencana mengeluarkan fatwa atas tindakan tersebut.   

Dalam Islam, politik uang disebut risywah (suap) Belakangan, politik uang yang menjelma lewat sedekah dan zakat marak terjadi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. 

"Risywah (suap) dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Senin (10/9/2012). 

NU akan membahas wacana fatwa halal atau haram sedekah untuk kepentingan politik dalam forum bahtsul masail diniyah waqi'iyyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September mendatang.

Ia menambahkan, praktek risywah politik telah mengubah demokrasi Indonesia tak ideal, karena kandidat terpilih pada umumnya hanya bermodalkan materi, tanpa memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Karenanya NU mendorong masyarakat tak memilih politisi model demikian.

"Pemilu langsung adalah produk era reformasi. Dengan maraknya politik uang, di sinil ah tugas kita semua untuk bersama-sama bersikap dewasa dan mendewasakan masyarakat. Jadi jangan memilih pemimpin hanya karena adanya uang," tandas Kiai Said.