Rieke: Pidato SBY Cermin Inkonsistensi Berfikir

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka angkat bicara terkait pidato kenegaraan Presiden SBY, Kamis (16/8/2012) kemarin yang menyinggung soal keberhasilan menurunkan kemiskianan dan angka pengangguran lewat penciptaan lapangan kerja sekaligus soal upah.

Hal itu, kata Rieke, sekedar upaya untuk meredakan gerakan buruh yang terus mengkampanyekan perlawanan terhadap politik upah murah.

"Di akhir pidato kenegaraan ketika bicara soal 6 isu utama, tak menyinggung soal ketenagakerjaan. Pada isu investasi dan penegakan hukum lebih menitik beratkan perkara modal yang diinvestasikan dan iklim kondusif. Namun, tak bicara apa langkah-langkah  agar hal tersebut berdampak pada bisa bekerjanya rakyat," kecam Rieke, Jumat (17/8/2012).

Pada Pidato RAPBN 2013, ungkapnya,  tiga sektor utama untuk meningkatkan SDM adalah: pendidikan, agama, dan kesehatan. Padahal bagaimana rakyat bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yg layak jika tdk bekerja.

Ditambah pula secara terang-terangan dan berkali-kali SBY bicara soal pemangkasan subsidi rakyat secara bertahap dan terus menerus

Tema pidato RAPBN 2013 adalah kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi domestik. Namun, sambung Rieke lagi,  tema tersebut berbanding terbalik dengan alokasi anggaran dari bidang terkait.

"Anggaran kemenakertrans kurang lebih hanya Rp 4 triliun  dengan beban kerja penciptaan lapangan kerja yang tidak didukung kebijakan ekonomi, investasi dan perdagangan. Anggaran tersebut harus cukup mengatasi persoalan buruh dalam dan luar negeri, serta transmigrasi yang sarat dengan berbagai konflik termasuk konflik tanah," Rieke mengingatkan.

SBY menargetkan sumber utama APBN tahun ini 80 persen dari pajak dan akan terus menggenjot pajak pendapatan. Dari anggaran pendapatan negara Rp. 1.507, 7 T, penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.178,9 T, naik 16 persen dari target APBN-P 2012.

Jelas artinya, kata Rieke lagi, selain dari sektor pertambangan, maka pajak dari para pekerja dan buruh serta dunia usaha memiliki andil yang tidak bisa dianggap kecil.

Sumber pendapatan negara yang penting lainnya menurut SBY adalah PNBP Penghasilan Negara Bukan Pajak. Tahun 2013 direncanakan harus menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara, yaitu sekitar Rp.324,3 triliun.

"Apabila kita perjelas, maka sumbangan PNBP yang cukup signifikan juga diperoleh dari para TKI kita (di luar devisa remitens yg pd thn 2012 diperkirakan mencapai paling tidak 72T)," katanya.

Adapun PNBP dari TKI diperoleh dari mekanisme:
•pungutan resmi senila $US 15 per orang per keberangkatan. Setiap tahu minimal antara 500.000-600.000 TKI diberangkatkan yg terdata scr resmi oleh pemerintah.
•pengurusan dokumen di KBRI KBRI di negara tujuan TKI. Jumlah TKI yg diakui pemerintah di seluruh dunia mencapai 7 juta orang. Setiap TKI pasti membayar dokumen utk perpanjangan visa kerja dll, yg dana tsb masuk pada kategori PNBP.

Menurut Rieke, keseluruhan yang disampaikan SBY baik dalam pidato kenegaraan, maupun pidato RAPBN 2013,  kebijakan politik, ekonomi, maupun anggaran tak berotientasi secara serius terhadap penciptaan lapangan kerja, maupun kesejahteraan hidup para pekerja maupun buruh.

"Padahal, omong kosong belaka klaim keberhasilan ekonomi apabila rakyat tak bekerja, dan kalaupun bekerja upah tak mencukupi utk hidup layak. Sehingga rakyat tak memiliki akses utk bisa penuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia," tegasnya.

Penghasilan negara yangg targetnya 80 persen dari pajak dan 16 persen dari PNBP tidak diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Anggaran utk ketenagakerjaan tak lebih dari Rp 4 triliun. Anggaran Kesehatan Rp 31,2 triliun (hanya 2,9 persen  dari APBN, padahal amanat konstitusi 5 persen).