KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Gubernur Gorontalo
KPK) didesak untuk segera mengungkap dugaan korupsi yang dilakuka oleh Gubernur Gorontalo,
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengungkap dugaan korupsi yang dilakuka oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie
Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) Kabupaten Gorontalo Utara dalam rilisnya kepada Tribun mengungkap, menggelar aksi hari ini, Senin (16/7/2012) di depan kantor DPRD Kab Gorontalo Utara. Aksi ini juga diikuti oleh ratusan warga lainnya.
Aksi dilakukan sekaligus meminta kepada KPK untuk menindaklanjuti surat pengaduan LSM Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SPAK) Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada KPK.
Surat yang dimaksud bernomor:25/LSM-SPAK.Prov/XII/XII tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Ddengan sistim tahun jamak (multiyears) tahun anggaran 2010/2011/2012 jumlah anggaran Rp100.000.000,00.- dengan dugaan kerugian negara Rp18.658.543.202,00.- (surat tanda terima KPK Nomor : 2011-12-000421).
“Dari monitoring dan investigasi yang kami lakukan selama ini, jelas terindikasi praktik korupsi pada proyek tersebut. Dari tahun anggaran 2010 hingga 2012 negara telah dirugikan sebesar 18 milyar lebih,” ujar Muhammad Safitra rahim, koordinator FORMAK.
Lebih lanjut, Safitra mengungkapkan kronologi praktik korupsi yang terjadi pada pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan Kabupaten Gorontalo atau yang di sebut Proyek Multiyears BLOK PLAN.
“Bermula dari terpilihnya Bupati tahun 2008 Drs. Rusli Habibie yang menggagas perda Tahun Jamak dengan alokasi Anggaran Rp. 100.000.000.000,00 untuk membangun gedung perkantoran. Tahun 2010, Perda Tahun Jamak berbandrol 100 miliar, disahkan dengan suara DPRD tidak bulat, karena salah satu Fraksi dari lima Fraksi menolak," ungkapnya.
"Alasan penolakan, karena Perda tidak memiliki payung hukum potensi tindak pidana korupsi. KPK harus turun tangan usut peran Rusli Habibie saat dirinya menjadi Bupati Kabupaten Gorut. Untuk apa bikin proyek besar itu, di saat rakyat masih banyak yang miskin di sini,” katanya lagi.
- BPK Pastikan Ada Indikasi Korupsi di Proyek Hambalang
- Panja Hambalang Akan Konfrontir Kemenkeu dan Kemenpora
- Pimpinan KPK Bantah Beda Pendapat Soal Hambalang
- KPK Dalami Keterangan Wamenkeu Soal Hambalang
- KPK: Ada Keanehan dalam Penganggaran Hambalang
- Komisi X Minta BPK Audit Anggaran Proyek Hambalang