DPR: Rekening 99 Sudah Tidak Ada Sejak 2008
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, mengungkapkan, Rekening 99 yang diklaim Kementerian Keuangan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, mengungkapkan, Rekening 99 yang diklaim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai sumber pendanaan negara untuk program yang belum diajukan oleh Kementerian atau Lembaga (K/L), sudah tidak ada sejak 2008.
"Rekening 99 itu hanya rekening penampungann di mana penggunaannya itu tidak harus melaporkannya kepada DPR dan Rekening 99 itu sudah tidak ada lagi," kata Achsanul, Jumat (6/7/2012).
Menurut Achsanul, dahulunya Rekening 99 dipakai untuk program-program bencana alam, mendesak dan itu bisa dipakai dan dilaporkan.
Tapi sekarang rekening 99 itu sudah tidak ada lagi, sejak ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2008.
"Rekening 99 khusus digunakan untuk keperluan mendesak, misalnya ada bencana, seperti gempa, tsunami," beber Achsanul.
Sebelumnya, Kemenkeu melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Herry Purnomo, mengakui keberadaan Rekening 99.
Menurut dia, rekening 99 adalah dana yang disediakan pemerintah dan penggunaannya disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kegiatan yang memang belum bisa dialokasikan Kementerian Lembaga.
Pengakuan Herry ini menjadi titik terang karena terkait mekanisme pendanaan proyek tahun jamak (multiyears) yang belakangan bermasalah dan dianggap sarat korupsi, yakni proyek pembangunan Pabrik Vaksin Flu Burung dan Pusat Olahraga Hambalang.
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, sempat mengungkapkan bahwa anggaran awal yang dicairkan untuk proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung adalah bukan berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkeu), tapi dari anggaran Kemenkeu.
Ribka menegaskan, bahwa Komisi IX selalu menolak membahas usulan anggaran untuk proyek itu dan tak pernah menyetujuinya.
Anehnya, proyek tersebut bisa berjalan sejak 2008, di mana PT Anak Negeri dan PT Anugerah Nusantara, perusahaan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menjadi pemenang atas proyek tersebut.
"Dijelaskan ke saya bahwa itu tak pakai uang Depkes, tapi pakai uang di Rekening 99 oleh Depkeu. Jadi pembiayaannya itu mirip sama Proyek Hambalang," ungkap Ribka.
Belakangan, dana untuk proyek vaksin flu burung yang belum selesai itu diajukan lagi oleh Kemenkes di APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 490 miliar.
Akhirnya, dananya disetujui oleh rekomendasi Panja Riset Biomedis dan Kerjasama Internasional dalam rapat 14 April 2010 dipimpim oleh Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz.
