Menkes Nafsiah Mboi, Sang Aktifis KB dan HIV-AIDS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Nafsiah Mboi sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih, Rabu (13/6/2012) di Istana Bogor.

Rilis Kementerian Kesehatan, Rabu (13/6/2012) kepada Tribunnews.com, diungkapkan Nafsiah Mboi, SpA, MPH adalah dokter spesialis anak yang juga ahli Kesehatan Masyarakat yang telah mengenyam pendidikan di Indonesia, Eropa dan Amerika.

Diungkapkan, pengalaman karir panjang sebagai Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan (1964-1998), sebagai anggota DPR (1992-1997), dan Pegawai Perserikatan Bangsa-bangsa (1999-2002) tepatnya sewaktu menjabat sebagai Direktur Department of Gender and Women's Health pada World Health
Organization Pusat di Geneva, Swiss.

Isteri Brigjen purn Ben Mboi, mantan Gubernur NTT memulai karirnya di Departemen Kesehatan sejak tahun 1964. Beberapa jabatan yang pernah diembannya selama menjadi karyawan Departemen Kesehatan adalah sebagai Kepala Rumah Sakit Umum, Ende, Flores (1964 – 1968), Kepala Seksi Perijinan pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang (1979 –1980), Kepala Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPPKM) pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang (1980 – 1985).

Bukan itu saja, Nafsiah pernah menjadi Anggota DPR/ MPR RI (1992 –1997), Ketua Komite PBB untuk Hak-hak Anak (1997 – 1999), Direktur Department of Gender and Women’s Health, WHO, Geneva Switzerland (1999 - 2002) dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (2006 – sekarang).

Lebih lanjut, Nafsiah dikenal sebagai aktifis bidang keluarga berencana dan selanjutnya mendedikasikan diri untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Komitmennya untuk anti-diskriminasi dan kesetaraan dalam masyarakat mengarahkan Nafsiah menjadi aktivis untuk hak-hak azasi manusia, dan menjadi salah satu pendiri Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, anggota Komnas HAM, dan Wakil Ketua Komnas Perempuan.

“Beliau telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan hak-hak anak, semua area
tersebut dimulai saat memimpin PKK, BK3S, dan organisasi lain, selama 10 tahun bekerja di Nusa Tenggara Timur (1978-1988) saat suaminya menjabat
sebagai Gubernur,” tulis Kemenkes.

Baca Juga: