Dilantik SBY, Tak Ingin Kompolnas Macan Ompong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2012).

Anggota Kompolnas ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2012 tentang Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional pada 16 Mei 2012.

Satu dari sembilan anggota Kompolnas yang dilantik SBY, Adrianus Eliasta Meliala dari unsur pakar kepolisian. Ia mengatakan Kompolnas yang baru dilantik akan berbeda dengan Kompolnas periode sebelumnya.

Ia mengatakan demikian, karena periode sebelumnya, tidak ada perangkatnya. Pun sekarang sudah digabung dan harus didengar oleh Kapolri.

“Sekarang kan kami langsung ke presiden. Jadi numpang galak juga sih. Kami kan atas nama Presiden memberikan masukan ke Polri. Dulu nggak begitu, nggak diterima oleh Presiden. Sekarang kami mulai dengan pelantikan. Ini sesuatu yang baru,” kata Adrianus di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2012).

Lebih lanjut, Adrianus menegaskan Kompolnas baru ini akan mengoptimalkan kinerja. Apalagi kini, diperbolehkan hadir dalam gelar perkara. “Tentu tidak semua gelar perkara, tapi kasus-kasus yang dianggap kontroversi. Dulu tidak bisa sidak, sekarang bisa,” terangnya.

Adrianus juga tak mau Kompolnas periodenya ini dianggap macan ompong. Karenanya, kinerja Kompolnas akan dioptimalkan. Paling tidak, menurutnya, akan diwujudkan dengan komitmen legal yang akan dikirim kepada SBY 3 bulan mendatang.

“Mulai hari ini lihat saja lah. Ketika menjadi seleksi diomongin orang, ngapain guru besar ke Kompolnas, kurangnya apa ngajar di UI. Kita ingin yang beda. Pertama-tama komitmen legal kita kirim 3 bulan ke Presiden, persoalan dibaca atau tidak oleh presiden itu nanti lah. Yang penting kami kirim dulu,” tegasnya.

Berikut Nama-nama anggota Kompolnas:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai (Ketua/anggota-unsur pemerintah)

2. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Wakil Ketua/anggota-unsur pemerintah)

3. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (anggota-unsur pemerintah)

4. Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala MSI, MSc, (unsur pakar kepolisian)

5. Inspektur Jenderal (Purn) Drs Logan Siagian, MH (unsur pakar kepolisian)

6. Brigadir Jenderal (Pol) (Purn) Syafriadi Cut Ali (unsur pakar kepolisian)

7. Drs Edi Saputra Hasibuan (unsur tokoh masyarakat)

8. Dr Hamidah Abdurrachman (unsur tokoh masyarakat)

9. Dr M Nasser, SpKK, DLAW (unsur tokoh masyarakat).

Klik Juga: