Konser Lady Gaga
Tunduk ke FPI Lebih Baik Polri Lempar Handuk
Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menyarankan polisi melempar handuk jika benar pembatalan konser Lady Gaga, karena tekanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, menyarankan polisi "melempar handuk" jika benar pembatalan konser Lady Gaga, karena tekanan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Benny, polisi yang profesional tidak boleh tunduk pada ormas FPI.
"Masa Kapolri melarang hanya tekanan FPI? Sejak kapan Kapolri bertuankan FPI. Kalau itu betul, larangan itu karena FPI, sejak kapan institusi kepolisian tunduk pada FPI. Kalau kepolisian tidak mampu menghadapi FPI, saya minta kepolisian lempar handuk," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2012).
Menurut Benny, kepolisian merupakan institusi negara yang tugasnya menjaga keamanan dan tidak boleh tunduk pada kekuatan seperti FPI.
"Ada kesan kuat di mata masyarakat bahwa institusi kepolisian tidak mampu menjaga keamanan negara. Kesan ini akan memberi peluang masyarakat untuk main hakim sendiri," ujarnya.
Bagi Benny, alasan moral dari kepolisian tentang pembatalan konser Lady adalah tidak masuk akal. Sebab, kepolisian memberikan perlakuan berbeda terhadap warga asing yang menjadi "wanita malam" di wilayah Jakarta.
"Kok itu orang cewek Uzbekhistan diberi izin. Ada irasionalitas moral di situ. Perempuan Uzbekhistan diizinkan, sedang kelompok musik dunia yang hendak mengekepresikan kehebatan dan kecanggihan budayanya tidak diperbolehkan. Kok ini dilarang, aneh ini. Institusi kepolisian masih menggunakan pendekatan moralistik, tetapi sarat dengan inkonsistensi. Judi mereka (polisi/red) dukung. Perempuan Uzbekhistan dibuka pintu sebesarnya. Negara tidak perlu mengurus moral," ucapnya.
Selaku Ketua Komisi III, Benny menegaskan akan segera meminta penjelasan dari Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tentang masalah ini.
Lady Gaga direncanakan menggelar konser di Gelora Bung Karno pada 3 Juni 2012 mendatang. Namun, Selasa (14/5/2012) kemarin, Polda Metro Jaya dengan tegas merekomendasikan ke Mabes Polri agar rencana konser artis fenomenal itu dibatalkan.
Ini dilakukan pihak Polda, karena mendapat banyak pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti MUI, fraksi PPP di DPR, dan FPI.