Kamis, 2 Oktober 2025

Pembatasan BBM Bersubsidi

Gerindra: Kenaikan BBM Harus Ditolak

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra secara resmi tak memberi restu atas rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM.

zoom-inlihat foto Gerindra: Kenaikan BBM Harus Ditolak
Rizky Adriansyah/Tribun Manado/Rizky Adriansyah
Sejumlah pengendara motor antre saat akan membeli bahan bakar di SPBU Kairagi, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/2). Kelangkaan yang terjadi saat ini disebabkan adanya keterlambatan kapal pemasok BBM dari Kalimantan. Sementara itu pemerintah pusat terus mengkaji tiga opsi menyangkut kebijakan pengurangan subsidi untuk BBM yaitu menjalankan kebijakan pembatasan BBM subsidi, konversi BBM ke BBG, serta opsi menaikan harga BBM. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra secara resmi tak memberi restu atas rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM. Selain berimbas bagi rakyat kecil, subsidi BBM yang terus turun seharusnya pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran.

"Bagi partai kami,  Gerindra secara tegas menolak kenaikan BBM. Rencana ini hanya akan mempersulit kehidupan rakyat karena akan disusul kenaikan harga-harga  kebutuhan pokok, disamping BBM-nya sendiri," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Kamis (1/3/2012)

Pemerintah, imbuhnya, sudah semestinya melakukan evaluasi soal produksi minyak dan gas yang terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini,  terkait dengan kurangnya eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada.

"Kalau produksi nasional naik dan impor turun, harga akan terjangkau meskipun harga minyak dunia naik.Apalagi, subsidi BBM juga sudah turun drastis, harusnya pemerintah menghemat anggaran, termasuk belanja pegawai dan barang yang terus meningkat," tegasnya.

Dengan kalkulasi yang tepat, katanya lagi, seharsnya pemerintah bisa melakukan penghematan APBN sehingga  tak perlu menaikkan BBM. Pemerintah, semestinya berpikir energi alternatif yang terbarukan, biodiesel dan bioetanol, disamping penggunaan panas bumi dan lainnya.

"Ini untuk jangka menengah dan panjang. Sesuai konstitusi, penghitungan harga BBM tak boleh tergantung mekanisme pasar. Kita bukan negara kapitalis," tegas Fadli Zon.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved