Ruang Banggar DPR Diusulkan Jadi Museum Penyelewengan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengusulkan, agar ruang Banggar DPR seharga Rp 20 miliar, lebih baik dijadikan museum. Dengan syarat, apabila terungkap fakta ada penyelewengan dana terkait pembangunan ruang tersebut.

"Kita tunggu saja kinerja Badan Kehormatan sedang melakukan penyelidikan kasus ini. Kita juga meminta kepada BPK dan KPK juga menindaklanjuti ini," kata Taufik Kurniawan, di Gedung DPR, Rabu (18/01/2012).

Taufik yakin, seluruh anggota fraksi manapun di DPR, 'malu' untuk menempati ruang Banggar DPR yang baru. Apalagi, anggaran sebesar Rp 20 miliar, patut dicurigai.

"Dijadikan museum, kita jadikan kenangan bagi anak cucu kita, bahwa ada ruangan di DPR yang pembangunannya dilakukan dengan penyalahgunaan anggaran. Ini kalau terbukti ya, makanya kita tunggu sikap BK DPR. Ruang Banggar DPR, biarkan saja begitu, saya saja belum pernah kesana, belum lihat seperti apa bentuknya ruangan itu," kata Taufik.

Sebelumnya, Ketua BK DPR M Prakosa mengungkap kejanggalan terkait pengusulan ruang rapat Banggar Rp 20 miliar. Prakosa menegaskan, seharusnya dana untuk pembangunan ruang Banggar DPR di Gedung Nusantara II DPR, hanya cukup dengan anggaran Rp 2.7 miliar saja.

"Dari keterangan yang kita dapatkan, menurut standar gedung pemerintah ada standarnya. Menurut standar pemerintah Rp 2,7 miliar. Tapi ada di luar itu yang jadi mahal. Furniture, IT dan lampu. Saya tidak melihat ada peredam dan sound system, sirkuit CCTV. BK akan menelusuri lebih lanjut," kata Prakosa.

Biaya tinggi pembangunan ruang Banggar DPR seharga Rp 20 miliar juga dikarenakan pengadaan kursi yang ternyata impor. Biayanya pun fantastis, untuk satu kursi impor dari Jerman, seharga Rp 24 juta. (tribunnews/yat)