Hakim Tanya Kenapa Wakil Ketua Banggar Mau Diatur Acos

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Tamsil Limrung, menyatakan perkenalan dan pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Djoko Sidiq Pramono berkat fasilitasi seorang pengusaha bernama Iskandar Pasojo alias Acos.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi saksi untuk Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan, dalam perkara suap Kemennakertrans, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/12/2011).

"Posisi saya diminta Acos, bahwa ada Pak Djoko ingin ketemu menjelaskan anggaran KTM (Kota Terpadu Mandiri)," ujar Tamsil.

Menurutnya, saat pertemuan yang berlangsung di Hotel Crown Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta itu, Acos hanya ikut di awal saja. Sementara, dalam pertemuan itu sendiri, Djoko memintanya untuk diteruskan ke Banggar DPR agar mengalokasi dana untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Namun, karena pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2011, Tamsil mengaku menolak usulan Djoko tersebut.

"Tapi tidak bisa karena sudah diketok. Saya usulkan dimasukkan ke APBN Perubahan melalui Kemenkeu," kata Tamsil.

Menurut Tamsil, dalam pertemuan itu, Djoko tidak memberitahukannya daerah mana saja yang akan direncanakan mendapat anggaran tersebut. Dan anggaran sebesar Rp 500 miliar belum dibahas dalam pertemuan itu karena jumlah anggaran disepakati pada pertemuan berikutnya dengan pihak Kemenkeu.

Pada pertemuan kedua dengan Djoko di Cikopo, Bogor, Tamsil juga mengaku difasilitasi oleh Acos dengan pembahasan yang sama. Di pertemuan kedua ini, Tamsil mengaku ada sejumlah pejabat Kemenkeu.

Tamsil beralasan bersedia melakukan pertemuan -atas fasilitasi Acos- semata-mata karena dirinya selaku wakil rakyat berkewajiban memberi penjelasan tentang anggaran kepada siapa pun yang memerlukan.

Saat ditanya majelis hakim alasan Tamsil bersedia diatur pertemuan itu oleh Acos, Tamsil beralasan karena sudah mengenal dekat Acos, yakni sebagai pimpinan pengurus Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI).

"Dia tidak di Banggar. Dia kebetulan wakil PTNTI dan saya Ketuanya," kata dia.

Tamsil kembali menegaskan pertemuannya dengan Djoko adalah atas bantuan Acos. Padahal, pada persidangan sebelumnya, Djoko mengaku dirinyalah yang dihubungi Tamsil untuk menjelaskan program KTM.

Saat bersaksi di persidangan sebelumnya, Acos mengaku pertemuan dirinya bersama Tamsil adalah hak dirinya selaku rakyat. Ia mengaku menginginkan proyek ini karena dirinya selaku pengusaha ingin memperoleh pekerjaan semata dan berharap mendapat subkontrak dari proyek dimenangkan terdakwa Dharnawati selaku kuasa PT Alam Jaya Papua.