Tamsil Akui Pernah Berkoordinasi dengan Eks Dirjen P2MKT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengaku pernah berkoordinasi dengan eks Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan
Masyarakat Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2MKT) Kemennakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Pengakuan itu dilontarkan Tamsil usai menjalani pemeriksaan di depan penyidik KPK.

"Dengan Dirjen (kala itu), pak Djoko, saya pernah," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2011). Tamsil sendiri mengaku mengenal sosok Djoko.

Tamsil diperiksa penyidik KPk terkait dugaan adanya fee sebesar 5 hingga 10 persen yang mengalir ke Banggar DPR terkait program kerja tersebut.

Tamsil mengaku dimintai klarifikasinya seputar mekanisme pembahasan APBN-Perubahan 2011. "Terutama yang sangat ditekankan itu pada dana optimalisasi. Bagaimana cara mendapatkannya dan pengalokasiannya," imbuhnya.

Kepada penyidik, Tamsil mengungkap, besaran dana optimalisasi itu mencapai angka Rp 42,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp 23 triliun diantaranya, penggunaannya dialokasikan untuk belanja pusat.

"Itu untuk masuk dalam kategori dana penyesuaian pendidikan sebagai consequency dari mandatory spending. Supaya anggaran pendidikan APBN kita tidak di bawah 20 persen. Sehingga kita memperoleh 20,02 persen. Sehingga dialokasikan tambahan Rp 16,5 triliun," paparnya.

Sisanya, lanjut Tamsil, dialokasikan sebagai dana tambahan untuk Kementerian dan lembaga lainnya. "Itu adalah sisanya, sebanyak Rp 7 tiliun. Kemudian yang Rp 19,5 triliun itu dialokasikan untuk belanja transfer. Nah belanja transfer ini, Rp 13,2 triliun itu untuk dana
perimbangan yang dialokasikan untuk dana bagi hasil. Kemudian Rp 6,3 trilun itu untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang meliputi 3 sektor," ucapnya.

Menurut Tamsil, tiga sektor itu adalah dana pendidikan untuk penyelesaian pembangunan sekolah dan termasuk pemugaran bangunan sekolah sekolah yang rusak. "Supaya daerah yang menangani punya peran. Jangan ke Pusat. Karena daerah selama ini mengeluh semua ke Pusat. Jadi dia minta melaksanakan sendiri pembangunan yang dulu diistilahkan
kandang ayam," imbuhnya.

Dana senilai Rp 6,3 triliun itu, lanjut Tamsil, juga dimaksudkan agar masyarakat transmigrasi yang dipindahkan dari Jawa ke daerah, tidak memindahkan kemiskinan dari pusat ke daerah.

"Infrastruktur daerah transmigrasi itu harus diperbaiki. Karena itu kami mau kasihkan sebesar Rp 500 miliar. Kemudian sisanya Rp 5,2 triliun adalah infrastruktur lainnya. Meliputi kesehatan, jalan jembatan, irigasi, sekunder, prasarana pemerintah daerah khususnya
yang melakukan pemekaran yang belum punya kantor. Supaya itu diprioritaskan. Jangan diberikan pada mereka yang sudah punya gedung bagus," tuturnya.