TKW Dipancung di Arab Saudi
KH Hasyim Muzadi Minta SBY Lobi Raja Arab Selamatkan Darsem
Mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjabat sebagai Sekjen Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIP), KH Hasyim Muzadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjabat sebagai Sekjen Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIP), KH Hasyim Muzadi menyarankan kepada Presiden SBY melobi Raja Saudi Arabia, untuk menyelamatkan Darsem, TKI asal Subang yang diancam vonis pancung dengan tuduhan membunuh majikannya. Hal ini dilakukan agar kasus Ruyati tak terulang lagi.
KH Hasyim menjelaskan, sangat sulit mencegah kekerasan atau kekejaman pada umumnya yang dilakukan oleh para majikan di Saudi Arabia kepada para TKI. Faktor budaya yang menganggap pembantu sangat rendah dan sudah merasa 'dibeli', serta kebiasaan laki-laki memperlakukan perempuan pembantu secara tidak senonoh.
Yang mengakibatkan, kecemburuan majikan perempuan. Kecemburuan tersebut, katanya, berlanjut kekerasan, bahkan penyiksaan.
"Saya percaya, perlawanan para TKI kita karena membela kehormatan. Dalam hal dosa majikan, pemerintah Saudi Arabia, tidak ambil peduli, kecuali menghukum TKI," kata KH Hasyim Muzadi.
Menurutnya, hanya ada dua cara untuk bisa menyelamatkan Darsem dan para TKI yang terancam hukuman mati. Presiden SBY disarankan datang ke Saudi Arabia. Cara lain, membayar tebusan.
Presiden SBY datang sendiri ke Saudi Arabia, berunding, temui Raja Arab. Atau, membayar seluruh tebusan kepada keluarga (majikan). Kali ini, SBY tidak bisa menghindar," tegas KH Hasyim.
Tak bisa menghindar seperti lazimnya, imbuh KH Hasyim Muzadi, yang dilakukan selama ini. Karena ini menyangkut rasa keadilan, kemanusiaan dan harga diri bangsa, serta negara lagi.
"Dan tak bisa diwakilkan oleh Muhaimin (Menakertrans). Muhaimin tak mampu. Bila SBY tak selesaikan kasus TKI yang terancam hukuman mati, ini bisa jadi malapetaka besar. Kasus ini lebih tajam dari kasus politik atau ekonomi," ujarnya.
"Orang akan banyak nimbrung dengan kepentingan-kepentingan masing-masing dan rakyat tidak akan berpihak kepada pemerintah," katanya lagi.