TKW Dipancung di Arab Saudi
PKS Minta Stop Pengiriman TKI
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan kekecewaannya atas sikap pemerintah yang lamban atas vonis pancung terhadap TKI
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan kekecewaannya atas sikap pemerintah yang lamban atas vonis pancung terhadap TKI di Saudi Arabia, Ruyati. Demi martabat bangsa, PKS meminta agar pengiriman TKI distop.
"Hentikan, stop pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ini demi martabat bangsa. Pengiriman TKI itu jelas merendahkan martabat bangsa," tegas Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq kepada para wartawan, Selasa (21/06/2011).
"Alangkah lebih baik kita kirim tenaga kerja formal. Sebagai perawat, teknisi atau dokter. Jangan pembantu rumah tangga karena merendahkan martabat bangsa," tandas Mahfudz lagi.
Secara politik, lanjut Mahfudz, dampak pengiriman TKI lebih besar dari pada dampak ekonominya. Apalagi, pengelolaan TKI tidak baik penanganannya di dalam negeri.
"Sekitar 80 Persen persoalan TKI itu ada di dalam negeri. Dari awal proses rekrutmen sampai ke proses perlindungan. Jadi jelas, penanganannya memang tidak dilakukan dengan sistem yang baik. Kasus Ruyati ini, juga menjadi bukti pemerintah kurang gigih untuk mau membebaskan," sesalnya. Menurutnya, juga tak ada pendekatan yang dilakukan terhadap para korban.
Sementara itu, Sekretaris FPKB DPR, Hanif Dhakiri meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk lebih pro-aktif menangani dan menyikapi perkembangan TKI di luar negeri, khususnya Saudi Arabia yang rawan kekerasan.
"Publik Indonesia tersentak dengan eksekusi Ruyati karena selama ini tidak cukup informasi tentang hal itu. BNP2TKI bersama Kemenlu mestinya lebih pro-aktif menangani perkembangan TKI, terutama di negara rawan kekerasan seperti Saudi," tandas Hanif.
