Pak Harto The Untold Stories
Presiden Soeharto Tetap Tenang Saat Jakarta Diamuk Demo
Kendati Jakarta diamuk demo besar-besaran, Presiden ke-2 RI, Soeharto tetap tenang. Setiba dari Cairo, Soeharto kembali berdinas seperti biasa.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ade Mayasanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati Jakarta diamuk demo besar-besaran, Presiden ke-2 RI, Soeharto tetap tenang. Usai melakoni pertemuan Kelompok 15 (G-15) di Cairo, Soeharto kembali berdinas seperti biasa.
"Karena Jakarta tidak kondusif, kita kembali dari Kairo. Setelah itu, kita lihat Jakarta amburadul. Saat itu juga Pak Harto kembali bertugas. Pak Harto melakukan berbagai hal," kata mantan ajudan Presiden Soeharto, I Gusti Nyaman Sweden di Jakarta, Rabu (8/6/2011). Kisah Sweden ini dibeberkan saat mengupas buku berjudul Pak Harto, The Untold Stories di stasiun televisi swasta.
Menurutnya, saat itu kondisi Jakarta sudah tidak bagus. Upaya pun dilakukan dengan mengerahkan sejumlah anggota kabinet.
"Beliau ini tidak pernah marah. Beliau menawarkan kepada pembantu, namun tidak direspon," ungkapnya.
Dia menjelaskan, jenderal berbintang lima ini pun tetap tampil tenang, saat beberapa menteri meninggalkan dirinya. "Beliau tidak marah, dan stabil. Tidak pernah Pak Harto itu gradak-gruduk. Jadi selalau tertata," imbuhnya seraya menyebut, Presiden Soeharto saat di Kairo mengaku, siap menyerahkan kekuasaan bila dilakukan secara konstitusional.
"Beliau tidak mau serakah mempertahankan kekuasan. Beliau pernah bilang, kalau tidak jadi presiden tidak apa. Jadi rakyat juga enggak apa-apa," urainya.
Sebelumnya diberitakan, saat acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir, Rabu (13/5/1998) lalu, Presiden Soeharto mengemukakan, kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki dirinya sebagai Presiden, maka ia siap mundur. Ia tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Ia akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa semua itu harus dilakukan secara konstitusional.
"Kalau ada yang ingin melakukannya secara inskonstitusional, maka itu berarti mengkhianati Pancasila dan UUD 1945," kata Presiden Soeharto.
