Polemik Ahmadiyah
Kontras Tantang Pemerintah Tuntaskan Perkara Ahmadiyah
Kontras mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terlalu jumawa menyusul terpilihnya kembali mereka menjadi anggota Dewan HAM PBB.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(Kontras) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terlalu jumawa menyusul terpilihnya kembali mereka menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk yang ketiga kalinya. Bahkan, Kontras menantang pemerintah untuk menuntaskan dua kasus yang selama ini menjadi sorotan.
Pertama, adalah penyelesaian kasus HAM di Burma, Myanmar dan perlindungan terhadap jemaah Ahmadiyah dan kaum minoritas lainnya.
"Kita jangan bangga, tapi bisa nggak pakai ukuran prioritas,pertama mengagendakan masalah Burma lewat PBB. Kedua, bisa enggak mendukung dan memastikan Dewan HAM PBB dalam penuntasan perlindungan kelompok Ahmadiyah dan minoritas lainnya," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar di kantornya, Jakarta, Sabtu(21/5/2011).
Menurut Haris, tidak ada yang pantas menjadi sebuah ukuran apresiasi atas terpilihnya Indonesia di Dewan HAM PBB. Sebab, masalah-masalah HAM masih terus muncul, korban juga bertambah, dan banyak orang yang tidak bisa dengan mudah mendapatkan keadilan, serta rendahnya komitmen institusi hukum, atas penanganan kasus-kasus pelanggaran.
Lebih jauh lagi Haris menjelaskan, jika dunia internasional menjadikan apresiasinya ke Indonesia sebagai sebuah alasan, hal itu sangat kurang tepat. Karena, upaya Internasional tersebut hanya sebatas apresiasi diplomatis saja.
"Menlu tidak bisa bilang apresiasi dunia internasional ke Indonesia, dunia internasional tak tahu kondisi riil Indonesia, apresiasi negara lain apresiasi diplomatis saja, mereka tahu Indonesia tak punya ketegasan, tidak ada hasil kongkret terhadap penanganan HAM global, gampang dilobi dan diatur, apresiasi demokrasi dan pelanggaran HAM, level PBB sangat politis," jelasnya.
Tidak hanya itu, Haris memandang banyak negara yang tergabung di dalam Dewan HAM PBB adalah negara yang tidak demokratis seperti halnya Indonesia.
"Yang mengapresiasi kan bukan negara demokratis,banyak di negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah, setengah pendukung Indonesia tidak demokratis, ya tidak bisa dibilang apresiasi, hanya apresiasi diplomatis saja. Kalau bisa menuntaskan dua masalah tadi, Burma dan Ahmadiyah, baru boleh diberikan apresiasi lebih tinggi lagi ke Indonesia," tandasnya.
