Jangan Terjebak Kegaduhan Politik Proyek Gedung Baru DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Proyek pembangunan gedung baru DPR terus menimbulkan polemik, tak seluruhnya fraksi-fraksi yang ada di DPR mendukung rencana tersebut. Kegaduhan politik tersebut, dinilai Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khoeron aneh.

Menurutnya, gedung tersebut bukan milik anggota DPR atau Fraksi tertentu, tetapi milik rakyat dan negara.

"Tentunya seperti gedung-gedung pemerintah lainnya," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat(13/5/2011).

Menurut Herman, mulai ada politisasi oleh pihak-pihak tertentu, dan semuanya harus segera dihentikan.

"Rakyat jangan dikelabui dengan dalih kepentingan rakyat, karena gedung ini juga untuk kepentingan rakyat," jelas Herman.

Di negara lain, lanjut Herman, gedung parlemen sangat dihormati dan keamanannya sangat terjamin, bahkan di New Zealand merupakan gedung tercanggih karena tahan gempa selain megah, dan rakyat sadar karena merupakan simbol negara. 


"Dalam pandangan saya gedung Nusantara 1 yang dibangun untuk kapasitas 800 orang awalnya dan saat ini sudah dihuni hampir 2500 orang sudah jauh dari layaknya gedung yang berpegang pada faktor safety and feasibility building procedure. Belum lagi karena kreativitas fraksi dan anggota membangun sendiri-sendiri ruangannya, dimana telah membuat fungsi-fungsi gedung berubah, semisal lorong ke jendela yang berfungsi sebagai pencahayaan dan pintu evakuasi jika terjadi kebakaran sekarang sudah tertutup. Manajemen building sangat lemah, tidak ada prosedur keselamatan jika suatu waktu terjadi kebakaran misalnya," jelas Herman.

Selama menghuni gedung bersama 560 orang pejabat negara lainnya,Herman mengaku tidak pernah diberikan adanya pedoman safety breafing atau ada update safety training sebagai salah satu prosedur wajib yang harus diketahui dan dipahami oleh penghuni.

"Karena menghuni gedung bertingkat resikonya tidak sama dengan resiko gedung yang hanya 1 lantai," jelasnya.