DPR Digugat Minta Maaf Lewat Twitter dan Facebook

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan gedung baru DPR RI terus menuai protes dari kalangan. Kini Koalisi Civil Sosial Organisasi (CSO) untuk APBN Kesejahteraan bersama Rakyat, menggugat 13 orang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua BURT DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan sembilan ketua fraksi di DPR adalah pihak yang menjadi target gugatan tersebut.

Para tergugat diduga telah melanggar Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 (1), pasal 28H (1), dan (3), pasal 34 (2), dan (3). Selain itu, para tergugat juga telah melakukan pelanggaran terhadpa Inpres Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan. Dimana dalam pembangunan gedung baru DPR ini, sudah jelas bukan aspirasi publik tetapi DPR dan pemerintah lebih memperhatikan aspirasi para 'kontraktor' untuk mencari keuntungan semata," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretaris Nasional Forum Indonesa untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Hadafi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/4/2011).

Dalam gugatannya mereka menutut supaya pembangunan gedung baru dihentikan dan DPR meminta maaf kepada masyarakat lewat media cetak, elektrononik, dan media jejaring sosial.

"Mereka harus mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat melalui lima media cetak nasional, lima media elektronik, dan dua jejaring sosial, baik twitter atau facebook," kata Ucok.