Dirjen Pajak Akui Belum Serahkan Data ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengaku belum menyerahkan data dokumen pajak 151 perusahaan wajib pajak yang diduga terkait dengan Gayus Tambunan kepada KPK. Sikap KPK yang tak mau lelah mendatangi Direktorat jenderal (Ditjen) pajak untuk mengambil data itu, menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerahan data dokumen itu.

Hal itu diungkapkan Fuad menanggapi pertanyaan mengapa Polri bisa mendapatkan data itu relatif lebih mudah dan dalam waktu relatif lebih singkat ketimbang KPK. "Kalau Polri kan datang kesana (Ditjen) pajak. Itu pun datanya kan nggak sekaligus, sesuai yang dibutuhkan saja," tuturnya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Fuad menolak anggapan yang menyebut Ditjen Pajak sengaja memperlambat penyerahan data dokumen perusahaan wajib pajak itu, ke KPK. Menurutnya, hingga saat ini, jajarannya masih berusaha mengumpulkan data-data yang diminta KPK itu, untuk kemudian
menyerahkannya.

"Teman-teman harus nyiapin (data dokumennya) juga. Namanya juga ada 151 perusahaan. Untuk satu perusahaaan saja tebal (dokumennya). Itu kan harus dikumpulkan dari beberapa kanwil (kantor wilayah). Jadi memang dalam proses pengumpulan datanya juga sudah lama. Kemudian masalah administratif itu juga harus kita penuhi," jelasnya.

Data yang diminta KPK itu apa? Sama seperti yang diminta mabes Polri nggak pak?

"Nggak persis sama lah. Tapi ya hampir sama. Hampir sama, tapi nggak  semuanya sama," tuturnya. Fuad berjanji, akan menyerahkan data dokumen itu secepat mungkin.

Terkait kedatangannya ke gedung KPK hari ini, Fuad mengaku dirinya hanya ingin bersilahtuhrahmi, dalam kapasitasnya sebagai pejabat baru Ditjen pajak, dengan pimpinan KPK.
"Kita juga membicarakan hal-hal yang teknis dalam rangka kita untuk penyelidikan data-data yang dibutuhkan dalam konteks Gayus dan juga kita lebih banyak membicarakan
kerjasama ke depan dalam rangka pencegahan," ujarnya.

"Saya juga lebih pada beraudiensi lah, bersilaturahmi. Kan baru saja jadi Dirjen pajak. Ya kita ketemu dulu, kita liat ke depan kerjasama dan hal-hal yang kita kerjasamakan," imbuhnya.