Jajaran Sekjen DPR Penerima "Upeti" akan Dicopot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Ali berjanji  tidak akan ada permainan dalam pembangunan gedung baru DPR. Dirinya berjanji akan mencopot seluruh jajaran sekjen yang terbukti 'bermain' dalam proyek pembangunan gedung DPR baru.

Kepada para wartawan, Selasa (7/9/2010) di DPR, dirinya tidak akan mentolerir jika terbukti jajaran sekjen telah menerima upeti-upeti dari pihak-pihak tertentu untuk proyek pembangunan tersebut.

“Saya sudah katakan pimpinan DPR termasuk  pimpinan BURT sudah sepakat untuk menstop dulu segala rencana dan langkah pembangunan gedung DPR yang baru. Jika ada jajaran sekjen yang mengatakan akan terus melakukan langkah pembangunan maka dia akan melihat konsekuensi terhadap dirinya,”  Marzuki menegaskan.

Dikatakan, pimpinan DPR dan BURT telah sepakat untuk mengkaji ulang hal tersebut dan agar semuanya mulai dari biaya dan fasilitas bangunan dan kualitasnya serta hal lainnya sesuai dengan standar.

“Saya akan mencopot Kepala Biro kalau kajian yang kami inginkan belum selesai dilakukan dan belum disetujui dewan, namun dia teap melaksanakan,apa boleh buat,” tandasnya.

Saat ditanyakan soal  kemungkinan diperlukannya penghentian sementara dan perlunya dilakukan proses transparan sejak awal lantaran ditenggarai kengototan pihak sekjen untuk melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya karena jajaran sekjen telah menerima “upeti” dari proses selama ini.

“Kalau memang ada perilaku menerima upeti seperti itu, bawa buktinya kepada saya atau laporkan langsung kepada KPK karena hal ini sudah masuk dalam tindak pidana korupsi yang menjadi domain KPK untuk menindaknya,” tegasnya.

DPR, kata Marzuki,  selama ini memang selalu kena getah dari proyek-proyek pengadaan yang ada di lingkungan parlemen.  Padahal, imbuh Marzuki, banyak sekali proyek pengadaan dan pembangunan DPR mulai dari anggota sampai pimpinan tidak mengetahui sama sekali bagaimana teknisnya.

DPR itu, lanjutnya, hanya pengguna, jangan berlindung dibalik DPR para pemain ini.  "Semua rencana kita serahkan pada sekjen. Sekjen lah yang menganggarkan dan dia yang mengadakan.Sama dengan gedung ini DPR membuat kajian, memerlukan tenaga ahli sehingga kesimpulannya perlu tempat dan ruangan dalam gedung," paparnya.

Namun yang yang melaksanakan, mulai dari gambar sampai dan pengerjaan itu pihak sekjen dibantu staf teknis dari kementrian PU lalu menunjuk konsultan,” kata Marzuki.