Pramono Sebut Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Sim Salabim

Tayang: Sabtu, 12 Juli 2025 12:05 WIB

Editor: Theresia Felisiani

Pramono Sebut Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Sim Salabim

Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com

ATASI BANJIR JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Pintu Air Manggarai yang berlomasi di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025). Pramono akan membuat sumur resapan di Jakarta. Tak Lagi Saling Sindir soal Banjir Kiriman, Pramono Kini Siapkan Dana Rp 4 triliun untuk Jakarta Bebas Banjir.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi saling sindir masalah klasik soal banjir kiriman dan macet antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat panas.

Hal ini terjadi di acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025). Antar keduanya bahkan tak saling sapa.

Terkini Pramono Anung tak lagi sibuk saling sindir dan pamer keberhasilan atasi macet serta banjir, dia mulai menyiapkan proyek besar untuk Jakarta bebas banjir.

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk penanganan banjir.

Dana triliunan rupiah itu nantinya bakal digunakan untuk menjalankan berbagai program teknis yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

“Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun kami sudah alokasikan dan itu tidak bisa seperti Jini Oh Jini, bim-salabim kemudian selesai, enggak,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/7/2025).

“Dua tahun kami kerjakan, normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lanjutkan,” tambahnya menjelaskan.

Pramono menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk mewujudkan proyek raksasanya menanggulangi banjir di Jakarta.

Ia berencana membangun rumah pompa, membeli pompa, hingga pembebasan lahan untuk program normalisasi Ciliwung di tahun 2025 ini.

“Tentunya itu adalah dana untuk tahun anggaran 2025-2026. Nanti ada lagi di tahun 2026-2027,” kata Pramono.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun menekankan bahwa pemerintah daerah tak lagi mengandalkan solusi jangka pendek.

Penanganan banjir akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk merelokasi warga yang selama ini tinggal di bantaran kali.

Hal ini dilakukan lantaran tempat yang mereka tinggali saat ini sudah tidak layak huni karena acap kali diterjang banjir.

“Jadi secara keseluruhan untuk pengaturan penanggulangan banjir di Jakarta kami ingin menyelesaikan banjir tidak secara pendek, tetapi menengah panjang dan itu akan segera dimulai,” ujarnya.