APBD Jakarta Bikin Ngiler, Pramono Lindungi Diri agar Tak Tersangkut Korupsi: Banyak Godaan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta membuat "ngiler" karena mencapai lebih dari Rp90 triliun.

Oleh karena itu, Pramono mengklaim dia selalu menahan banyak godaan selama menjadi orang nomor satu di Jakarta.

Klaim itu disampaikan Pramono dalam acara koordinasi pemberantasan korupsi setelah pelantikan kepala daerah di wilayah DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, (10/7/2025).

Acara itu dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hingga sejumlah bupati dan wali kota.

Dalam acara itu Pramono meminta para pejabat melindungi diri agar tidak tersangkut kasus korupsi.

"Kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan sistem. Jakarta ini anggarannya Rp91 triliun, Rp91,2. Tahun depan ini menjadi Rp94 triliun. Pasti semua orang ngiler," ujar Pramono dikutip dari Warta Kota Live.

Politikus PDIP itu mengaku menceritakan hal itu karena merupakan bagian dari upaya sosialisasi antikorupsi.

Lalu, Pramono mengklaim menjadi pejabat bukanlah perkara gampang. Pejabat harus menahan diri agar tidak melakukan korupsi.

Dia meminta para pejabat mulai dari jajarannya, kepala daerah lain, hingga Ketua DPR agar bisa menahan godaan itu. Pramono juga menyinggung bahwa dia pernah menjadi pimpinan DPR.

"Godaannya itu nggak gampang, dan godaannya ada di mana-mana," katanya.

"Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian, saya tidak ingin perpanjang lagi. Saya hanya mengharapkan, mendoakan terutama bagi semuanya, kepala daerah, Ketua DPRD."

Baca juga: Gubernur Pramono Anung Merenung di Pinggir Kali Ciliwung: Banjir Kadang Tak Bisa Dilawan

"Ketika godaan itu datang, kitalah yang menguji diri sendiri. Dan gak ada yang namanya orang yang kemudian tertangkap itu bahagia."

Ingin bangun sistem transparan

Setelah menjadi Gubernur Jakarta, Pramono mengatakan ingin membangun sistem transparan sebagai bentuk perlindungan supaya tidak terbenam ke dalam tindak pidana korupsi.

Salah catu caranya ialah dengan mempercepat proses pengurusan koefisien lantai bangunan (KLB) yang sebelumnya bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pramono lalu menyinggung kasus gedung di kawasan Jakarta Pusat yang mengurus KLB selama 12 tahun. KLB itu bisa dirampung hanya dalam seminggu pada masa kepemimpinannya.