Duduk Perkara Wali Kota Depok Ditegur Dedi Mulyadi & Wamen Usai Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

"Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok," ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali, sehingga dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," ucapnya.

Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.

Dia menyadari bahwa Wali Kota Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

"Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan," ujarnya.

Baca juga: Singgung Supian Suri, Dedi Mulyadi Akan Panggil Semua Kada Jabar: Agar Peristiwa Serupa Tak Terulang

Ditegur Wamendagri

Wamendagri Bima Arya Sugiarto, memberikan respons terkait dengan kabar Wali Kota Depok mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Bima Arya menegaskan bahwa para pejabat daerah, termasuk kepala daerah, dilarang memanfaatkan fasilitas dinas, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi.

Walaupun Wali Kota Depok mengklaim bahwa keputusan itu sebagai bentuk penghargaan untuk para staf, Bima Arya menilai langkah tersebut tidak tepat dan berisiko merugikan negara.

"Ini jelas salah. Pemberian fasilitas dinas untuk keperluan pribadi tidak dibenarkan. Ada banyak cara untuk memberikan penghargaan yang lebih tepat tanpa menggunakan fasilitas negara," kata Bima Arya saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Bima Arya menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik berpotensi membuka celah kerugian negara yang signifikan.

"Kalau dibiarkan, maka mobil dinas—yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik—justru disalahgunakan, dan ini berisiko menimbulkan kerugian negara," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas dinas bukanlah barang pribadi yang bisa dipakai sesuka hati.

"Fasilitas negara seharusnya tetap tersedia untuk kepentingan lembaga dan pegawai yang tetap bekerja, meski banyak yang libur. Ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu," tambahnya.

Bima Arya juga menyoroti fakta bahwa meskipun libur Lebaran, tidak semua pegawai bisa cuti, karena ada yang tetap piket dan bekerja.