Aksi 1812
Komunikolog: Demonstrasi Via Zoom Lebih Efektif dan Sehat daripada Berkerumun
Emrus Sihombing mengatakan, demonstrasi lewat link zoom bisa membawa aspirasi yang lebih jernih dan terinventarisasi di jejak digital.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing menyarankan kepada semua pihak agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa dengan berkerumun.
Sebab hal ini akan memicu penyebaran infeksi virus corona yang hingga kini masih masif.
Pernyataan ini disampaikan Emrus menanggapi rencana demo massa simpatisan Rizieq Shihab mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar aksi bertajuk 1812 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/12/2020) hari ini.
Aksi itu untuk menuntut pengungkapan kasus penembakan terhadap enam laskar khusus FPI oleh polisi.
Namun, Polda Metro Jaya memastikan tidak mengeluarkan izin aksi bertajuk 1812.
"Di tengah kita menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan majunya teknologi dalam jaringan (daring), saya menyarankan agar semua pihak tidak lagi melakukan demonstrasi pola konvensional dengan berkerumun, namun dengan menggunakan link zoom," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (18/12/2020).
Emrus Sihombing mengatakan, demonstrasi lewat link zoom bisa membawa aspirasi yang lebih jernih dan terinventarisasi di jejak digital.
Polisi tak izinkan aksi 1812
Persaudaraan Alumni 212 buka suara soal Aksi 1812 yang rencananya digelar Jumat, tetapi tak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya.
Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif kemudian membagikan poster yang menyebut Aksi 1812 tetap digelar sesuai rencana.
"Sesuai dengan UU no 9 tahun 1998 pasal 13, Korlap Aksi ANAK NKRI sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya pada hari Selasa lalu," tulis isi poster tersebut dilihat Tribunnews, Kamis (17/12/2020).
Sehingga, dikatakan Slamet, polisi seharusnya melindungi aksi besok.
"Dan wajib dijaga pihak kepolisian, bukan dihalang-halangi," ujarnya.
Sementara Polda Metro Jaya tak mengeluarkan izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Aksi 1812 yang digelar oleh gabungan ormas Islam ANAK NKRI.
Baca juga: Aksi 1812 di Depan Istana Negara Dimulai 13.00 WIB, Ketua PA 212 Pastikan Dirinya Hadir
"Ya tidak mengeluarkan izin tidak dikeluarkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.
Yusri menyebut polisi bakal melakukan upaya preventif agar tidak ada kerumunan di ibu kota. Pasalnya, Aksi 1812 berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
"Preventif kita mulai dari bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa. Kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusiaan yang akan kita lakukan," lanjut Yusri.
Selain itu, Polda Metro juga akan menurunkan personel di lapangan.
"Tetap ada. Nanti akan kita sampaikan, kita akan rapat dulu," ujarnya.
Diketahui, dari poster yang diterima Tribunnews, beberapa tuntutan oleh ANAK NKRI akan disuarakan dalam aksi Jumat besok.
Tuntutan pertama yakni meminta pengusutan tuntas terhadap enam laskar FPI yang tewas oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Tuntutan kedua yakni meminta Imam Besar Habib Rizieq Shihab yang ditahan di Polda Metro Jaya agar dibebaskan.
Kemudian, tuntutan ketiga yakni meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan. Selain itu, mereka juga menegaskan agar tak ada lagi diskriminasi hukum.
