Webinar PWI DKI Jakarta: Covid-19 Pukul Industri Pelayaran kata Carmelita Hartoto
Carmelita Hartoto mengatakan dampak pandemi Covid-19 bukan hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, tetapi sudah merambah ke pelayaran
lihat foto
Dalam pada itu, di tengah lesunya sektor logistik, Setijadi, Chairman Suply Chain Indonesia menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi rantai pasok produk atau komoditas, integrasi dengan rencana induk pengembangan konektivitas (infrastruktur) logistik nasional.
"Perlu peningkatan pemahaman terhadap produk atau komoditas dan rantai pasoknya," katanya.
Peningkatan kemampuan pengelolaan produk atau komoditas (people, process, technology), kata dia, harus diikuti penguatan proses, fasilitas, dan pelaku konsolidasi produk atau komoditas dimaksud, antara lain efisiensi (pengurangan panjang) rantai pasok, standardisasi dan integrasi proses bisnis antar penyedia jasa logistik.
Tak kalah penting, tegas Setijadi, dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah.
Koordinasi antarkementerian atau lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikedepankan terkait adaptasi perubahan pola perdagangan dan teknologi.
Perlu juga pengembangan pusat konsolidasi produk atau komoditas berkaitan dengan ketersebaran produksi dan skala ekonominya. Hal ini dilakukan untuk pengembangan produk atau komoditas dan industri lokal atau daerah untuk penyeimbangan volume pengiriman antarwilayah.
"Perlu adaptasi perubahan pola bisnis dan perdagangan terkait perencanaan dan implementasi Sistem Manajemen Risiko," papar Setijadi.
Sementara, Yukki Nugrahawan Hanafi,Ketua Umum DPP ALFI mengakui, data kondisi aktivitas ekonomi dan kegiatan Forwarding yang terdampak wabah Covid-19 secara Global mengalami titik terpuruk sejak Kwartal I tahun 2020.
Untuk diketahui, papar Yukki, kegiatan logistik sangat luas cakupannya di mana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.
Oleh karena itu, Yukki berharap, untuk membantu sektor logistik perlu ada kebijakan yang selaras dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 dan surat Menteri Perhubungan No.PL.001/1/4 phb 2020 tertanggal 6 April 2020 kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mendukung kelancaran arus barang dan kegiatan logistik selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah.
