Banjir di Jakarta, Anies Baswedan Beda Pendapat dengan Menteri PUPR soal Normalisasi Kali Ciliwung

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta.

Menurut Basuki, pemukiman warga tak hanya memadati bantaran sungai, melainkan sudah menutupi bagian palung sungai.

Selama penyusuran Kali Ciliwung, Menteri Basuki menyebut, rencana normalisasi Ciliwung dari 33 kilometer, yang terealisasi baru 16 kilometer.

Sehingga daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi inilah yang tergenang banjir.

"Lebarnya (sungai) berkurang, jadi harus kita lebarkan lagi," ujar Basuki Hadimulyono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (2/1/2020).

"Sekarang rumah sudah tidak di bantaran, tapi di palung sungainya," lanjutnya.

Sehingga, ia meminta Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membujuk warga agar tinggal di palung sungai.

"Ini bukanlah hal yang mudah, ini keahlian beliau (Anies Baswedan) untuk upaya persuasif dengan masyarakat," ungkapnya.

Ia menyebut normalisasi Kali Ciliwung yang baru sebagian ini masih aman dari luapan air.

Baca: Jokowi Turut Menyinggung Soal Polemik Normalisasi Sungai Ciliwung, Anies Baswedan Beri Tanggapan Ini

"Dalam penyusuran Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer," katanya.

"16 kilometer itu kita lihat aman dari luapan," jelas Basuki.

Namun, menurut Anies Baswedan, tak ada pilihan lain agar terbebas dari banjir, selain mengoptimalkan program normalisasi Kali Ciliwung.

Di era Gubernur Anies Baswedan, proyek normalisasi telah diganti dengan istilah proyek naturalisasi Sungai Ciliwung.

Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai.

Baca: UPDATE TERKINI: Data BNPB, Jumlah dan Nama-Nama Korban Bencana Banjir di Jabodetabek, 30 Orang Tewas

Inilah yang menjadi kendala melanjutkan program normalisasi yang dilakukan Kementrian PUPR.

Mandeknya proyek normalisasi Sungai Ciliwung, rupanya karena ada pemangkasan anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar 500 miliar rupiah, oleh tim anggaran pemerintahan Gubernur DKI.

Dalam keterangannya bersama Menteri PUPR dan Ketua BNPB, Majyen Doni Moniardo, Anies mengatakan Jakarta tak akan bisa mengendalikan air dari kawasan selatan, selama tak ada pengendalian di bagian selatan itu.

"Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta, dan tidak ada pengendalian dari kawasan selatan, maka apapun yang kita lakukan di kawasan pesisir termasuk Jakarta, tidak bisa mengendalikan airnya," katanya.

Ia menyebut saat normalisasi Maret 2019 lalu, kawasan Kampung Melayu tetap diterjang banjir.

"Bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrem," ungkapnya.

"Artinya kuncinya pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," imbuhnya.

Namun, Anies mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan dua bendungan oleh Kementerian PUPR.

"Kita bersyukur Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan," ujarnya.

Baca: Info Banjir Jakarta, Pasangan Menikah saat Banjir, Lihat Penghulu Naik Perahu Sampai Digendong

Menurutnya, dua bendungan tersebut bisa mengendalikan air yang masuk ke pesisir Jakarta.

"Kalau dua bendungan selesai, maka air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan," katanya.

"Kalau kawasan pesisir bisa dikendalikan, kita bisa terbebas dari banjir," jelas Anies Baswedan.

Sementara itu, mengutip Kompas.com, mengenai pendapat Menteri Basuki soal normalisasi Kali Ciliwung itu, ia berpendapat banjir kali ini terjadi bukan perkara sudah dinormalisasi atau belum.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja," ungkap Anies.

Alasannya, wilayah yang sudah dinormalisasi tersebut masih terkena banjir.

"Nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," lanjut Anies.

Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Sehingga, Anies mengatakan, banjir Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu.

Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung.

Menurutnya, hal itu bertujuan untuk pengontrolan, pengendalian volume air yang bergerak ke arah hilir.

Jokowi

Mengenai banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini, Presiden Jokowi menyebut karena kerusakan ekologi dan kesalahan yang dibuat manusia.

Sehingga Jokowi meminta semua pihak bekerja sama menangani masalah banjir ini.

Ia mengimbau pemerintah pusat sampai kota ikut membantu menangani permasalahan banjir ini.

"Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi mengatakan, karena perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya dan lainnya, peristiwa banjir ini bisa terjadi.

"Karena ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal," jelas Jokowi.

Ia meminta pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten di Jabodetabek bekerja sama dengan pemerintah pusat menangani permasalahan banjir.

Namun, untuk saat ini, Presiden meminta proses evakuasi didahulukan.

Jokowi berharap semua warga bisa selamat dan aman.

Sehingga, untuk masalah insfratruktur akibat banjir dan lainnya ditangani setelah proses evakuasi.

"Yang terpenting saat kejadian saat ini adalah evakuasi korban, keselamatan, dan keamanan masyarakat harus didahulukan," ungkap Jokowi.

"Nanti urusan penanganan banjir secara infrastruktur, akan kami kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Dandy Bayu Pramastra/Rakhmat Nur Hakim)